JATIMTIMES - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, kembali menegaskan sikapnya di tengah dinamika internal organisasi. Ia menyebut tidak ada masalah jika Muktamar PBNU digelar lebih cepat dari jadwal, selama seluruh ketentuan konstitusional dipenuhi.
Diketahui, muktamar PBNU merupakan forum pemilihan kepemimpinan baru, perumusan kebijakan strategis, serta penetapan arah organisasi. Biasanya, agenda ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca Juga : Kolaborasi Dimatangkan: UIN Maliki Malang dan PWNU Jatim Bentuk Tim Teknis Realisasi Tri Dharma
Dalam keterangannya, Gus Yahya mengatakan bahwa Muktamar adalah forum tertinggi NU yang memilih kepemimpinan baru dan merumuskan arah kebijakan bisa diselenggarakan kapan saja. Bahkan, ia menyebut siap jika forum itu digelar “besok pagi”.
“Muktamar mau cepat atau lambat tidak masalah, yang penting syaratnya terpenuhi. Muktamar harus dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan bahwa forum sebesar Muktamar tidak bisa diadakan sepihak, apalagi tanpa kehadiran dua pemegang mandat tertinggi NU. Menurutnya, mengabaikan tatanan organisasi justru akan mengembalikan NU ke masa sebelum berdiri.
“Kalau tatanan organisasi ini ditinggalkan, itu mundur satu abad,” katanya.
Gus Yahya kemudian mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama, menyamakan langkah, dan menghindari munculnya masalah hukum maupun legitimasi di kemudian hari.
“Daripada muktamar nanti jadi bermasalah, lebih baik kita siapkan bersama. Tidak ada jalan keluar selain bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, PBNU melalui rapat pleno pada 9–10 Desember 2025 menyepakati percepatan Muktamar sebagai langkah mengembalikan siklus organisasi ke pola lima tahunan sebelum pandemi Covid-19.
Rais Syuriyah PBNU, Prof Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa Muktamar ke-34 di Lampung sempat mundur dari jadwal normal karena pandemi sehingga menyebabkan siklus kepemimpinan ikut bergeser.
“Ini bukan percepatan Muktamar, tetapi pengembalian siklus. Tahun 2026 momentum yang tepat untuk kembali ke jadwal normal,” kata Prof Nuh dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta.
Ia memastikan pleno tersebut sah dan memenuhi ketentuan AD/ART dengan kehadiran 55,39 persen pengurus.
Peringatan 100 tahun NU pada 31 Januari 2026 juga akan menjadi penanda penting konsolidasi, sekaligus dirangkai dengan Konbes, Munas Alim Ulama, dan persiapan menuju Muktamar.
Di sisi lain, KH Zulfa Mustofa yang ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU menyatakan akan segera mempercepat konsolidasi internal.
“Kami akan mempersiapkan Konbes, Munas, dan memastikan kesiapan menuju Muktamar 2026,” ujarnya.
Dinamika Internal Memanas: Penolakan Gus Yahya dan Penunjukan Pj Ketum
Konflik internal PBNU memuncak setelah Dewan Syuriah memutuskan memberhentikan Gus Yahya dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum. Keputusan ini ditolak Gus Yahya karena menurutnya hanya Muktamar yang berwenang mengganti ketua umum.
Kronologi Singkat:
20 November 2025
Rapat Harian Syuriah di Hotel Aston City meminta Gus Yahya mundur. Risalah ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
9 Desember 2025
Baca Juga : Avatar: The Last Airbender Season 2 Tayang Kapan? Berikut Informasinya
Pleno PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum.
10 Desember 2025
Gus Yahya menyatakan keputusan itu tidak sah karena pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar.
11 Desember 2025
Gus Yahya berencana menggelar rapat pleno tandingan untuk mempertegas posisinya.
Di tengah berbagai perbedaan pandangan, Gus Yahya kembali mengingatkan pentingnya menjaga marwah kelembagaan NU. Ia berharap Muktamar mendatang bisa menjadi ruang penyelesaian yang elegan.
“Mari bermuktamar bersama. Supaya selesai muktamar, selesai semua,” tutupnya.
