JATIMTIMES - Gejolak internal Partai Golkar Kota Malang mencuat ke ruang publik. Usai menggelar aksi di Kantor DPD Golkar Kota Malang pada Sabtu (13/12/2025), sejumlah kader dan partisipan menggelar aksi di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur saat Musda XI berlangsung, Minggu (14/12/2025).
Para kader ini menduga bahwa proses Musda yang turut mengagendakan pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Malang sarat rekayasa lantaran berlangsung secara tertutup. Aksi tersebut menjadi sinyal keras adanya ketidakpuasan kader akar rumput terhadap mekanisme Musda yang dinilai jauh dari prinsip demokrasi internal.
Baca Juga : 5 Tanda Dana Desa Dikorupsi Menurut Kades Hoho Alkaf
Para demonstran menilai tahapan Musda disusun tanpa pelibatan kader, baik secara struktural maupun kultural. Tidak adanya sosialisasi resmi serta minimnya keterbukaan informasi soal mekanisme dan agenda Musda.
Hal itu memperkuat dugaan bahwa proses tersebut hanya dikendalikan segelintir elit. Sorotan tajam juga diarahkan pada keputusan pelaksanaan Musda yang tidak digelar di Kota Malang, melainkan di Surabaya.
Kebijakan tersebut dinilai janggal dan menyalahi semangat kedaulatan kader daerah. Bagi para kader, Musda seharusnya menjadi ruang demokrasi lokal, bukan forum yang “dipindahkan” demi kepentingan tertentu.
"Dianggap nggak ada, (karena) suaranya nggak ada. Kami hanya punya aspirasi, padahal kita ingin mengusulkan sesuatu, tapi nggak gitu. Jadi kita itu sebenarnya kader yang secara moral ingin memajukan Golkar," ujar salah satu kader Bambang Sugeng.
Kecurigaan kader semakin menguat dengan mencuatnya nama calon ketua yang dinilai memiliki persoalan moral dan etika. Namun, figur tersebut justru disebut mendapat dukungan kuat dari elit tertentu.
Bahkan diduga dilindungi oleh struktur partai di tingkat atas. Kondisi ini dinilai mencederai nilai dasar Partai Golkar dan berisiko menggerus kepercayaan publik.
Dalam aksinya, massa secara tegas menuntut penundaan Musda Partai Golkar Kota Malang. Mereka mendesak DPD Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar turun tangan secara objektif.
Baca Juga : Ngobrol Bersama Trie Utami, Camat Besuki Ceritakan Sejarah Keresidenan Besuki
Lebih lanjut agar membuka ruang partisipasi kader seluas-luasnya, serta memastikan seluruh tahapan Musda berjalan transparan dan sesuai aturan organisasi.
Para kader menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap partai, melainkan upaya koreksi internal. Mereka mengklaim bergerak atas dasar tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan masa depan Partai Golkar di daerah.
“Golkar adalah partai besar yang lahir dari nilai kedewasaan politik. Jika demokrasi internal dikorbankan demi intrik elit dan kepentingan sempit, kader wajib bersuara,” tuturnya
Aksi protes ini menjadi peringatan terbuka bahwa konflik internal Golkar Kota Malang belum selesai. Kader di daerah menuntut demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas, serta menolak segala bentuk manipulasi yang berpotensi merusak soliditas partai ke depan.
Sebagai informasi, sampai saat ini ada sebanyak 3 tokoh yang maju dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kota Malang. Yakni Rudy Nugoroho, Anggota Fraksi Golkar Kota Malang Djoko Prihatin dan mantan Wali Kota Malang Mochammad Anton.
