JATIMTIMES - Proses seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tengah menjadi sorotan. Sejumlah tahapan seleksi dinilai masih menyisakan persoalan, mulai dari mekanisme rekomendasi hingga pelaksanaan ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT).
Sorotan ini muncul usai dikeluhkan peserta yang merasa proses seleksi belum mencerminkan penyaringan kompetensi secara adil. Tahap rekomendasi-lah yang menjadi awal seleksi terasa ganjil.
Baca Juga : Rebut Kursi PTN Lebih Awal! Ini 4 Universitas di Jatim yang Buka Jalur Golden Ticket 2026
“Seleksi PPIH terasa seperti uji nyali nasional,” kata Andi Mattuju, seorang Entrepreneurship Specialist melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu (18/1/2026).
Ia menyoroti kewajiban surat rekomendasi yang tercantum dalam dokumen seleksi. Namun dalam praktiknya, rekomendasi kerap menjadi faktor penentu yang menyulitkan peserta.
“Kita mulai dari pintu masuknya, rekomendasi. Di dokumen seleksi, surat usulan atau rekomendasi itu bukan hiasan, dia tertulis wajib. Dan di lapangan, banyak yang merasakan rekomendasi ini berubah menjadi mata uang,” ujarnya.
Menurutnya, banyak calon peserta justru lebih sibuk mengejar tanda tangan rekomendasi daripada mempersiapkan kapasitas dan pemahaman tugas kepanitiaan.
“Jadi yang sibuk bukan menyiapkan diri, tapi berburu tanda tangan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, pemberi surat rekomendasi seharusnya memikul tanggung jawab moral atas nama yang diusulkan. “Karena tanda tangan rekomendasi bukan sekadar formalitas. Itu artinya, saya mengenal orang ini, saya berani pasang nama saya untuk kelayakannya,” kata Andi.
Jika kandidat yang direkomendasikan ternyata tidak memahami tugas atau prosedur, ia mempertanyakan orientasi pemberian rekomendasi tersebut. “Yang sembarang memberi rekomendasi itu sedang melayani jemaah, atau sedang melayani jaringannya,” ujarnya.
Masalah seleksi juga muncul pada tahap CAT yang disebut sebagai sistem modern dan objektif. Peserta diarahkan menggunakan gawai pribadi dan tidak bergantung pada wifi. Namun, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya siap.
Ombudsman mencatat adanya peserta yang kesulitan login akibat kapasitas server yang penuh. Sejumlah media juga melaporkan ujian calon petugas haji sempat diulang beberapa kali karena gangguan teknis.
“Kalau ujian bisa diulang-ulang, bahkan ada cerita soalnya itu-itu lagi, dan pengawasan longgar sampai peserta bisa diskusi atau menggunakan alat bantu,” kata Andi.
Baca Juga : Ramalan Keuangan 12 Zodiak 18 Januari 2026: Ada Peluang Rezeki Tak Terduga, Siapa Paling Beruntung?
Menurutnya, kondisi tersebut justru mengaburkan tujuan utama seleksi.
“Maka yang sedang dibangun bukan seleksi kompetensi, tapi kompetensi siapa yang paling cepat mencari jawaban,” ujarnya.
Pengawasan yang dinilai longgar juga diduga berpotensi menciptakan kecurangan. “Publik wajar bertanya, siapa yang menjamin tidak ada joki?” katanya.
Ia juga menyoroti hasil ujian yang dinilai janggal. Meski ujian disebut longgar, skor tinggi justru jarang muncul. “Ujian terasa longgar, tapi skor tinggi nyaris tidak ada. Jadi pertanyaannya, soalnya yang terlalu rumit atau sistem penilaiannya yang keliru,” ujarnya.
Sorotan terhadap seleksi PPIH bukan hal baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga pernah menyinggung penetapan petugas haji yang dinilai belum optimal dan kurang transparan. “Artinya, masalah kepercayaan ini bukan muncul kemarin sore,” kata Andi.
Ia menjelaskan, PPIH memegang amanah besar dalam pelayanan jemaah haji, sehingga proses seleksinya harus benar-benar kredibel.
“PPIH itu amanah pelayanan. Jangan sampai diseleksi dengan cara yang membuat orang merasa yang dicari bukan yang paling layak, tapi yang paling punya akses,” pungkas Andi.
