JATIMTIMES – Sorotan publik kembali tertuju pada Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, setelah dua isu kontroversial mencuat hampir bersamaan. Di satu sisi, ia tengah dilaporkan atas dugaan penipuan utang kampanye senilai Rp214 juta. Di sisi lain, dirinya tercatat menerima mobil dinas baru berjenis Mitsubishi Pajero yang dibeli menggunakan APBD Perubahan 2025.
Kasus dugaan penipuan itu dilaporkan ke Polrestabes Makassar oleh seorang pengusaha yang mengaku telah meminjamkan dana untuk kebutuhan kampanye Pilkada Blitar 2024. Menurut laporan tersebut, dana sebesar Rp214 juta tak kunjung dikembalikan setelah pemilihan usai.
Baca Juga : Surabaya Jadi Kota Pelopor Inovasi Berbasis Data, Raih Penghargaan BRIN 2025
“Benar, bersangkutan sudah diberikan undangan untuk hadir, tapi sampai saat ini belum sempat hadir,” ujar Kasat Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, Jumat (17/10/2025) lampau.
Polisi disebut telah melayangkan dua kali surat panggilan, termasuk yang dijadwalkan pada 13 Oktober lalu.
Elim membantah tudingan mangkir. Ia menyebut telah mengirimkan klarifikasi melalui kuasa hukumnya dan menilai persoalan tersebut bersifat pribadi. Namun di tengah proses hukum yang belum selesai itu, publik justru dikejutkan oleh kabar bahwa dirinya menerima kendaraan dinas baru dari anggaran daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, membenarkan adanya pengadaan kendaraan tersebut.
“Mobil baru itu telah dibelikan dengan merek Mitsubishi Pajero tipe terbaru dan sudah diserahkan kepada wakil wali kota,” jelas Widodo saat dikonfirmasi.
Fakta ini memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan karena muncul di tengah situasi keuangan daerah yang tengah diaudit ketat dan polemik etik pejabat publik yang tersangkut urusan pribadi.
Beberapa pengamat menilai, pembelian kendaraan dinas bagi pejabat yang sedang menghadapi kasus hukum bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Ironisnya, saat dikonfirmasi mengenai mobil tersebut, Elim justru mengaku tak mengetahui adanya pengadaan baru untuk dirinya.
“Saya tidak tahu, karena memang saya tidak pernah diajak koordinasi mengenai anggaran apapun,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya baru. Di satu sisi, pengadaan mobil untuk wakil wali kota jelas tercatat dalam APBD Perubahan 2025 yang telah disahkan bersama DPRD. Namun di sisi lain, Elim menolak dikaitkan dengan proses itu dan mengaku tak terlibat dalam penyusunan anggaran.
Hingga kini, kasus dugaan utang kampanye itu masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian, sementara mobil dinas baru tersebut telah resmi menjadi aset daerah.
Di tengah dua isu yang berjalan paralel, citra Wakil Wali Kota Blitar kini berada di ujung sorotan: antara tanggung jawab pribadi dan etika pejabat publik yang dibiayai uang rakyat.
