JATIMTIMES - Wali Kota Batu mendorong agar peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini sejumlah kebijakan rehabilitasi sekolah juga dibantu melalui dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. DPRD Kota Batu menyambut baik hal tersebut untuk direalisasikan menjadi prioritas di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto mengatakan, pihaknya sepakat untuk alokasi anggaran Pokir bisa selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Terlebih selama ini, pokir untuk pendidikan belum digarap lebih serius.
Baca Juga : Wali Kota Batu Dorong Dana Pokir DPRD untuk Bantu Peningkatan Mutu Pendidikan
"Saya kira juga sangat bagus arahnya kalau memang ke bantuan pendidikan maunya pak wali daripada diecer (pavingisasi) saja beberapa ratus meter ada bentuk mendukung prasarana pendidikansesuai visi-misi wali kota dan asta cita presiden," ujarnya saat ditemui, belum lama ini.
Pria yang akrab dengan sapaan Kaji Biyanto itu menambahkan, dalam perjalanannya pokir perlu untuk diarahkan pada pembangunan yang lebih dibutuhkan. Termasuk sekolah yang mungkin belum tersentuh bantuan pembangunan atau rehabilitasi dari dinas terkait. Di mana pengajuannya cukup terbatas di setiap tahun anggaran.
Meski ia mengakui, yang juga dipertimbangkan karena banyak penyesuaian alokasi anggaran karena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pokir termasuk salah satu yang dimungkinkan terdampak, segingga perlu dialokasikan secara tepat.
"Apalagi TKD dipotong Rp168 miliar, maka akan banyak penyesuaian. Diprioritaskan yang arahnya sesuai visi misi dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," jelas Kaji Biyanto.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto berharap jika Pokir tidak banyak terpangkas dari pengurangan TKD. Sebab pokir cukup dinanti masyarakat untuk merealisasikan kebutuhan di masing-masing dapil.
Baca Juga : Wali Kota Eri Koordinasi dengan Kapolrestabes, Bahas Batas Izin Tenda Hajatan di Jalan
Ludi menerangkan, Pokir diperuntukkan banyak hal, seperti infrastruktur, untuk bantuan sarana produksi, bedah rumah. Kalau dari pemerintah usulan SKPD di Musrenbang. Sedangkan DPRD pintu usulan nya melalui Pokir. "Eksekusinya tetap dinas terkait," sebutnya.
Dirinya mengaku tak bisa membeberkan berapa dana pokir rata-rata setiap anggota legislatif daerah. Sebab, usulan yang diajukan sangat beragam tergantung dari urgensi konstituen masing-masing.
"Masing-masing konstituen ada kebutuhan yang realisasinya berdasarkan usulannya, sehingga tidak semua bisa didanai," imbuhnya.
