JATIMTIMES - Ratusan massa aksi dari berbagai elemen yang dimotori oleh mahasiswa yang tergabung dalam PMII, HMI, serta sejumlah masyarakat menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Bondowoso, Minggu (31/8/2025) sore.
Dalam aksinya, mereka melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPR sekaligus menyoroti tindakan represif aparat kepolisian. Massa datang menggunakan kendaraan bak terbuka dan sepeda motor. Salah seorang demonstran bahkan membawa simbol berupa figur berseragam dengan kepala menyerupai babi, sebagai bentuk sindiran.
Baca Juga : Kerusuhan dan Perusakan Warnai Demonstrasi, Pakar Hukum: Polisi Harus Tegas tapi Adil
Aksi sempat memanas ketika terjadi adu dorong antara pengunjuk rasa dan aparat, hingga massa membakar ban di depan gedung DPRD. Namun ketegangan mereda setelah pihak DPRD mempersilakan massa memasuki area depan gedung.
Sejumlah pimpinan DPRD Bondowoso, meliputi Ahmad Dhafir, Sinung Sudrajad, dan Ady Krisna, ikut menyambut kedatangan massa. Ketua DPRD Ahmad Dhafir sempat menyalami para demonstran dan membuka akses menuju area parkir kantor DPRD.
Meski demikian, massa menolak hanya berada di luar gedung. Mereka menuntut seluruh peserta aksi diizinkan masuk ke ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kalian digaji dari uang rakyat. Kami ingin semua teman-teman kami bisa masuk dan menyuarakan pendapat di ruang paripurna,” teriak salah satu orator.
DPRD sempat menawarkan agar perwakilan aksi masuk melakukan audiensi, namun tuntutan massa tetap bulat, mereka tidak ada kompromi. Mereka memaksa seluruh pengunjuk rasa harus ikut masuk.
“Kenapa harus diwakilkan? Ini rumah rakyat, bukan ruang eksklusif. Kami semua berhak masuk!” desak orator lainnya.
Setelah dilakukan pendekatan yang humanis kepada mahasiswa, akhirnya menemukan kesepakatan untuk berdialog di depan pintu masuk ruang DPRD.
Setelah mendengar tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyatakan dukungan penuh atas aspirasi yang disampaikan. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan ada di DPR RI.
“Kami sangat sependapat dengan apa yang disuarakan teman-teman. Tetapi karena ini ranahnya DPR maka kami akan teruskan aspirasi ini ke mereka,” ujar Dhafir.
Baca Juga : 143 Orang Diciduk, Kapolres Blitar Kota: Ini Penyerangan, Bukan Demo!
Dialog kemudian mengerucut pada isu daerah, khususnya terkait efisiensi anggaran yang dinilai memengaruhi jalannya pembangunan di Bondowoso. “APBD Bondowoso semula sebesar Rp 2,160 triliun. Setelah efisiensi tersisa Rp 1,9 triliun. Meski begitu, kami pastikan Bondowoso tidak akan mengikuti langkah beberapa daerah lain yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegasnya.
Politisi PKB tersebut menambahkan, kekurangan akibat efisiensi anggaran nantinya akan ditutup dengan penguatan sektor lokal, termasuk optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Dengan begitu, kebutuhan daerah dapat dipenuhi tanpa harus membebani rakyat melalui kenaikan PBB,” pungkasnya.
