JATIMTIMES – DPRD Kabupaten Blitar menegaskan pembangunan daerah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi. Hadir dalam agenda itu unsur forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Supriyadi mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Momentum 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa melalui pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan dalam kerja nyata. Pembangunan pada akhirnya harus berpihak kepada masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” kata Supriyadi.
Menurut dia, tema HUT Ke-81 Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, membawa pesan kuat mengenai arah pembangunan nasional. Kedaulatan harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur mengingatkan kita bahwa kemerdekaan mempunyai tujuan yang lebih besar, yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan sejumlah arah dan capaian pembangunan pemerintah selama 21 bulan. Pemerintah antara lain menempatkan ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi desa, serta reformasi BUMN sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Presiden juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Muara dari setiap kebijakan, menurut Presiden, adalah kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan kualitas kehidupan rakyat.
Baca Juga : Langkah Pembenahan Total SPPG di Kabupaten Magetan: Perbaikan IPAL hingga Keran Penyerapan Pangan Lokal
Pesan tersebut dinilai relevan dengan tugas pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Bagi DPRD Kabupaten Blitar, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar program nasional dapat bertemu dengan kebutuhan serta karakteristik daerah.
Supriyadi mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengawal pembangunan Kabupaten Blitar. Kebijakan daerah, kata dia, harus diarahkan pada kepentingan publik sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah memiliki tujuan yang sama. Karena itu, sinergi harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Semangat gotong royong menjadi salah satu pesan penting Presiden. Pembangunan, menurutnya, harus menjadi kerja bersama pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
Bagi DPRD Kabupaten Blitar, semangat itu menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi demi pembangunan yang lebih merata, adil, dan menyejahterakan masyarakat.
