JATIMTIMES - Fenomena sejumlah sekolah negeri yang mulai kekurangan peserta didik baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pemerataan layanan pendidikan dasar di Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional. Menurutnya, munculnya sekolah dasar negeri (SDN) yang tidak mendapatkan murid baru harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melihat kembali kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.
Baca Juga : Kasat Binmas Polres Situbondo Tanamkan Disiplin dan Antibullying kepada Siswa SD Saat MPLS
"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Puan juga meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab sekolah negeri mengalami penurunan jumlah peserta didik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa langsung disimpulkan hanya karena satu faktor.
Puan menjelaskan, apabila persoalan tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu, maka pemerintah dapat memberikan penanganan khusus sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Namun, jika fenomena kekurangan murid terjadi secara nasional, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.
Menurut Puan, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
Puan menyebut berkurangnya jumlah siswa di sekolah negeri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah akibat perubahan jumlah kelahiran.
Selain itu, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah perpindahan penduduk, perubahan kawasan permukiman, hingga lokasi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan wilayah.
Di sisi lain, menurunnya kepercayaan sebagian orang tua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri juga menjadi faktor yang perlu dikaji pemerintah.
Karena itu, Puan menilai pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan yang sama untuk seluruh daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puan meminta pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan.
Pemetaan itu harus menggabungkan berbagai data, mulai dari jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh siswa, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk dalam jangka panjang.
Baca Juga : Disparta Kota Batu Catat Kunjungan Wisatawan Selama Musim Libur Sekolah Tembus 360 Ribu Orang
Menurut Puan, perencanaan tersebut penting agar keberadaan sekolah negeri benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan dengan mengintegrasikan berbagai data dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," jelas Puan.
Apakah Sekolah Negeri Akan Digabung?
Munculnya sekolah negeri yang kekurangan murid juga memunculkan wacana penataan ulang jumlah satuan pendidikan. Namun, Puan mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah seperti penggabungan atau penutupan sekolah tanpa kajian mendalam.
Menurutnya, setiap keputusan harus mempertimbangkan akses masyarakat terhadap pendidikan, jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa, serta kondisi geografis daerah.
Kota Malang Jadi Salah Satu Daerah yang Mengalami Krisis Murid
Sebelumnya, persoalan kekurangan peserta didik baru juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur.
Dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, sekitar 15 persen Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Malang mengalami kekurangan murid.
Dari total 195 SDN yang tersebar di Kota Malang, terdapat sekitar 28 sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan sekolah yang mengalami kekurangan murid mayoritas berada di wilayah pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
"Ada sekitar 15 persen SDN di Kota Malang yang kekurangan murid. Total keseluruhan SDN ada 195 sekolah," ujar Suwarjana, Selasa (14/7/2026).
Fenomena sekolah negeri kekurangan murid menjadi perhatian karena selama ini sekolah negeri menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah pun diharapkan dapat segera menemukan solusi agar layanan pendidikan tetap merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
