JATIMTIMES – Di tengah pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 yang berlangsung saat ini, Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melayangkan kritik keras terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 yang diraih Pemprov Jatim.
Fraksi gabungan itu bahkan menyebut, rauhan WTP terancam jadi 'pepesan kosong' jika rakyat belum makmur. Kritik filosofis ini mencuat seiring dibongkarnya rapor merah Dinas PU Bina Marga Jatim yang membiarkan anggaran infrastruktur sebesar Rp316,2 miliar menganggur tak terserap.
Baca Juga : Unisba Blitar Sabet Juara 1 Nasional Kosabangsa Melalui Program Pemberdayaan Pantai Pudak
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, menegaskan bahwa melimpahnya sisa anggaran tersebut sangat ironis dan menunjukkan kegagalan perencanaan, mengingat faktanya saat ini masih ada 48,35 persen jalan provinsi yang belum memenuhi standar lebar 7 meter.
"Opini WTP kami tengarai kontraproduktif dengan realita. WTP sudah ke-15 kali dan ke-11 kali berturut-turut memang membanggakan, tapi kenapa IPM di 14 kabupaten, stunting 21,4 persen, kemiskinan ekstrem masih ada," ujar Erick dalam Rapat Paripurna belum lama ini.
"Pertanyaan mendasarnya adalah apakah WTP hanya soal administrasi? Yang seharusnya masyarakat Jawa Timur makmur, sejahtera dan berkeadilan," lanjut politisi muda PSI ini.
Erick menegaskan, predikat opini keuangan terbaik dari BPK RI tersebut tidak akan memiliki arti besar jika potret kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat Jatim masih nyata terjadi.
"WTP bukan tujuan akhir, mengingat WTP tanpa rakyat makmur, berkeadilan dan sejahtera adalah seperti pepesan kosong. Dan kami yakin BPK sudah kasih catatan dan catatan itu amanat, bukan hiasan. Oleh karena itu harapan kami Fraksi PPP-PSI mengharap Pemprov Jawa Timur lebih serius menindaklajuti," tegas Erick.
Rapor merah paling krusial yang dibongkar oleh Fraksi PPP-PSI menyasar performa manajemen belanja pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim. Instansi ini mencatatkan sisa anggaran menganggur dalam jumlah fantastis di tengah kondisi jalanan provinsi yang masih jauh dari standar kelayakan.
"Kami mendukung peningkatan kualitas Infrastruktur dan konektivitas jalan, namun patut disayangkan realisasi belanja pada Dinas PU Bina Marga hanya 80,05 persen, dengan SILPA besar mencapai sebesar Rp316,2,2 miliar lebih," urainya.
"Hemat kami rendahnya serapan anggaran ini bukan efisiensi, tetapi lebih sebagai kegagalan penyerapan pada pos paling kritis dan linier dengan masih adanya 48,35 persen jalan provinsi yang belum memenuhi standar lebar 7 meter serta banyak ruas jalan provinsi yang butuh pemeliharaan jalan," sambungnya.
Ketimpangan serapan ini dinilai sebagai pola under-spending yang berulang akibat lemahnya perencanaan makro. Secara akumulatif, total Belanja Daerah Provinsi Jatim tahun 2025 terealisasi sebesar Rp31,203 triliun atau 93,82 persen dari pagu rencana Rp33,256 triliun. Minimnya serapan pada sektor-sektor strategis publik berimbas pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akhir tahun 2025 yang membengkak hingga Rp3,383 triliun.
Baca Juga : Menteri PKP Apresiasi Realisasi Rumah Subsidi di Malang, Turut Bantu Angsuran Rumah Warga
Di sektor pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PPP-PSI mendesak Gubernur Jatim selaku pemegang saham pengendali untuk melakukan evaluasi radikal terhadap kontribusi dividen jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Jatim, PT PWU, PT JGU, dan PT Jamkrida agar tidak sekadar memenuhi target minimal.
Fraksi PPP-PSI secara konkret meminta tindakan hukum yang tegas bagi anak-anak perusahaan pelat merah Jatim yang terus-menerus merugi dan menjadi benalu APBD.
"Kami juga mendesak agar dilakukan restrukturisasi dan pengembangan BUMD secara komprehensif terhadap anak perusahaan BUMD yang mencatatkan kinerja negatif, termasuk opsi divestasi, merger, atau pembubaran yang tidak meningkatkan beban fiskal daerah," kata Erick.
Tak hanya itu, PPP-PSI juga memasang target tinggi bagi salah satu BUMD energi Jatim untuk segera melakukan ekspansi korporasi ke lantai bursa dalam beberapa tahun ke depan.
"Tak kalah pentingnya kami Fraksi PPP-PSI mendorong agar Saudara Gubernur yang bertanggung jawab atas BUMD, segera melakukan langkah-langkah konkret untuk menjadikan PT PJU memenuhi persyaratan hukum, keuangan, dan administrasi sebagai perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekurang-kurangnya pada tahun 2029," pungkasnya.
