JATIMTIMES - Sekitar pertengahan abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda menghadapi persoalan yang semakin sulit diabaikan. Wilayah jajahannya membentang dari Sumatra hingga Papua, sementara jumlah pegawai Eropa yang mampu menjalankan roda administrasi kolonial sangat terbatas. Di sisi lain, sistem tanam paksa dan perluasan ekonomi kolonial menuntut hadirnya tenaga kerja terdidik yang mampu membaca, menulis, berhitung, dan menjalankan tugas birokrasi modern.

Dalam laporan-laporan pemerintah kolonial, pendidikan mulai dipandang sebagai kebutuhan praktis. Bukan semata-mata demi kemajuan penduduk pribumi, melainkan sebagai instrumen untuk mengelola koloni yang semakin kompleks. Seperti tercermin dalam survei pendidikan Hindia Belanda yang terbit pada awal abad ke-20, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pendidikan bagi penduduk pribumi harus diorganisasi secara lebih sistematis. Persoalannya bukan hanya bagaimana memberikan pendidikan seluas mungkin dengan biaya terbatas, tetapi juga bagaimana menyesuaikannya dengan tingkat sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat beragam.

Baca Juga : Muwadda’ah Akhiris Sanah MTsN 1 Kota Malang, Angkatan 48 Astravera Torehkan 1.176 Prestasi

Di sinilah pendidikan kolonial mulai menemukan bentuknya. Sekolah bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah alat kekuasaan.

Dari Sekolah Desa hingga Sekolah Berbahasa Belanda

Langkah penting dimulai pada akhir abad ke-19. Pada 1893, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi pendidikan pribumi. Sekolah-sekolah dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, sekolah kelas satu yang berkembang menjadi sekolah berorientasi Belanda bagi anak-anak kalangan elite. Kedua, sekolah kelas dua yang memberikan pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi di pusat-pusat perdagangan dan pertanian.

Perbedaan itu mencerminkan struktur sosial kolonial. Pendidikan tidak diberikan secara setara. Anak pejabat pribumi, bangsawan, dan kelompok berada memperoleh akses yang lebih baik dibandingkan anak petani atau buruh.

Perluasan pendidikan semakin nyata pada 1906 ketika pemerintah mendirikan sekolah-sekolah desa secara besar-besaran. Sekolah ini disubsidi negara dan dikelola bersama komunitas desa. Tujuannya sederhana: memberantas buta huruf serta membekali penduduk dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.

Kurikulum sekolah desa sangat sederhana. Masa belajar hanya tiga tahun. Materi pelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari penduduk pedesaan, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga pengenalan lingkungan alam. Pemerintah tidak bermaksud menciptakan kaum intelektual. Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang cukup terampil untuk mendukung administrasi dan ekonomi kolonial.

Namun perkembangan pendidikan berjalan jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan para perancangnya. Pada 1915 dibentuk kelas lanjutan sebagai penghubung antara sekolah desa dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesempatan mobilitas sosial mulai terbuka, meskipun masih sangat terbatas.

Hasilnya terlihat jelas menjelang akhir 1920-an. Pada 1928 terdapat 17.611 sekolah berbahasa pribumi di Hindia Belanda, terdiri atas 14.702 sekolah pemerintah dan 2.909 sekolah swasta. Jumlah muridnya mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Angka yang tidak pernah terbayangkan beberapa dekade sebelumnya. 

Membentuk Elite Baru di Tanah Jajahan

Selain pendidikan dasar, pemerintah kolonial juga membangun jalur pendidikan menengah dan pendidikan Barat bagi kelompok tertentu.

Muncul sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang menggunakan kurikulum serupa dengan sekolah di negeri Belanda. Bahasa Belanda menjadi kunci utama untuk memasuki dunia administrasi, perdagangan, dan profesi modern.

Pada akhir 1928, terdapat 786 sekolah dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sebanyak 146.275 murid belajar di sekolah-sekolah tersebut. Menariknya, lebih dari 81 ribu di antaranya adalah pribumi. Angka ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan Barat tidak lagi sepenuhnya dimonopoli orang Eropa.

Jenjang berikutnya adalah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sekolah menengah yang menjadi pintu menuju pendidikan tinggi. Pada 1928 terdapat 59 sekolah MULO dengan lebih dari 10 ribu murid. Sebagian besar memang berasal dari kalangan Eropa, tetapi jumlah murid pribumi terus meningkat.

Di ruang-ruang kelas inilah lahir generasi baru. Mereka mempelajari sejarah dunia, ilmu pengetahuan modern, matematika, bahasa asing, dan berbagai gagasan yang sebelumnya tidak dikenal dalam pendidikan tradisional.

Pendidikan kejuruan juga berkembang pesat. Pemerintah mendirikan sekolah teknik, sekolah profesi, sekolah pertanian, dan lembaga pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. Pada 1909 bahkan dibuka tiga sekolah profesional besar bagi pribumi yang mengajarkan keterampilan pertukangan, pengolahan kayu, pengerjaan logam, hingga tata busana.

Tujuannya jelas: memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial yang sedang berkembang. Namun seperti banyak kebijakan kolonial lainnya, dampaknya tidak selalu sesuai rencana.

Dari Ruang Kelas ke Dunia Pergerakan

Baca Juga : Aksi Gempar: Massa Serukan 11 Tuntutan ke DPRD dan Pemkab Paska OTT KPK di Tulungagung

Semakin banyak pribumi yang menguasai bahasa Belanda, semakin luas pula akses mereka terhadap buku, surat kabar, dan gagasan politik modern.

Pemerintah kolonial sebenarnya menyadari persoalan ini. Karena itu, selain sekolah, mereka juga membangun jaringan perpustakaan rakyat. Dalam laporan mengenai Biro Kepustakaan Populer Hindia Belanda disebutkan bahwa perpustakaan dimaksudkan untuk memperluas wawasan masyarakat, memberantas takhayul, dan meningkatkan pengetahuan melalui bacaan yang dianggap bermanfaat.

Akan tetapi, pengetahuan sulit dikendalikan.

Murid-murid yang belajar di sekolah kolonial mulai mengenal konsep kebebasan, kesetaraan, nasionalisme, dan hak-hak politik. Mereka membandingkan cita-cita modern yang diajarkan di ruang kelas dengan kenyataan diskriminasi yang mereka alami sebagai rakyat jajahan.

Dari lingkungan sekolah dan organisasi pelajar inilah lahir generasi yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Mereka menjadi guru, wartawan, dokter, pegawai negeri, pengacara, dan aktivis politik.

Sekolah-sekolah kolonial secara tidak langsung menciptakan kelas menengah pribumi yang mampu berbicara dengan bahasa kekuasaan kolonial sekaligus memahami kelemahan sistem tersebut.

Inilah paradoks terbesar pendidikan Hindia Belanda. Semakin berhasil pemerintah mencetak pegawai terdidik, semakin besar pula peluang munculnya kritik terhadap kolonialisme.

Paradoks yang Tak Pernah Dibayangkan Belanda

Pada 1928, jaringan pendidikan Hindia Belanda telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah teknik, sekolah hukum, sekolah kedokteran, hingga sekolah tinggi teknik di Bandung menjadi bagian dari infrastruktur kolonial modern.

Namun keberhasilan itu menyimpan ironi.

Pemerintah kolonial mendirikan sekolah untuk menghasilkan tenaga administrasi yang patuh. Mereka membutuhkan juru tulis, guru, teknisi, pegawai kereta api, petugas pajak, dan birokrat lokal yang mampu membantu mengelola koloni dengan biaya murah.

Yang lahir justru sesuatu yang berbeda.

Pendidikan menciptakan kelompok terpelajar yang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan kolonial. Mereka membaca buku yang sama dengan orang Eropa, mempelajari sejarah dunia yang sama, dan memahami konsep kemajuan yang sama. Lambat laun muncul kesadaran bahwa bangsa yang mampu mengelola sekolah, rumah sakit, surat kabar, dan organisasi modern juga mampu mengelola negaranya sendiri.

Dengan demikian, pendidikan kolonial menjadi salah satu fondasi terpenting bagi lahirnya Indonesia modern. Ia memang dibangun untuk memperkuat kekuasaan Belanda. Namun pada saat yang sama, ia menyediakan alat intelektual yang memungkinkan rakyat jajahan membayangkan masa depan yang bebas dari kolonialisme.

Sejarah pendidikan Hindia Belanda menunjukkan sebuah pelajaran penting: kekuasaan dapat membangun institusi untuk mempertahankan dirinya, tetapi pengetahuan yang lahir dari institusi itu sering kali bergerak melampaui tujuan awal para penciptanya. Di ruang-ruang kelas kolonial itulah, tanpa disadari pemerintah Belanda, benih-benih nasionalisme Indonesia mulai tumbuh.