JATIMTIMES - Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang terus dilakukan. Hasil evaluasi terbaru menunjukkan tujuh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dapat beroperasi lantaran masih terkendala pemenuhan sistem pengolahan limbah.
Ketua Satgas MBG Kota Malang yang juga Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan penghentian sementara operasional sejumlah dapur tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh penyelenggara program memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga : Kritik Paradigma Reaktif, Diana Sasa DPRD Jatim: Ketahanan Ekologi Solusi Jangka Panjang Atasi Bencana
Menurut Erik, persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas tersebut dinilai wajib tersedia mengingat aktivitas dapur MBG menghasilkan limbah dari proses memasak dan pencucian peralatan setiap hari.
"Total ada tujuh SPPG yang disuspend karena permasalahan IPAL. Ini menjadi bagian dari upaya pengawasan agar seluruh dapur yang beroperasi memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Erik.
Berdasarkan data Satgas MBG, dapur yang masih berstatus suspend tersebar di beberapa wilayah. Tujuh dapur yang berstatus suspend tersebut meliputi SPPG Sukun Gadang I yang dikelola Yayasan Alquran Baitul Basyar, SPPG Kedungkandang Madyopuro 2 di bawah Yayasan Putra Pahlawan Dua, SPPG Kedungkandang Tlogowaru milik Yayasan Mitra Cendekia Waskita.
Selanjutnya yakni SPPG Blimbing Kesatrian yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya, SPPG Blimbing Arjosari milik Yayasan Syarifudin Islamic Center, SPPG Kedungkandang Sawojajar 4 yang berada di bawah Yayasan Prokids Anak Indonesia, serta satu SPPG lainnya yang juga tercatat belum memenuhi ketentuan pengolahan limbah.
Erik menjelaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan program MBG. Sebaliknya, kebijakan itu diambil agar perluasan layanan makan bergizi tidak mengabaikan aspek kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Perkembangan terbaru menunjukkan sebagian pengelola dapur telah melakukan tindak lanjut. Sejumlah yayasan disebut sudah memasang fasilitas IPAL dan mengajukan permohonan agar status suspend dicabut.
"Informasi yang kami terima, IPAL sudah terpasang dan yayasan pengelola telah mengajukan pencabutan suspend. Saat ini masih dalam proses verifikasi," ujarnya.
Baca Juga : Kemenkop RI Beri Dukungan Pembiayaan Koperasi di Kediri, Perkuat Sektor Poduksi dan Hilirisasi
Di sisi lain, jumlah dapur MBG di Kota Malang terus bertambah. Dari 87 SPPG yang telah terdata, sebanyak 70 dapur sudah aktif beroperasi. Selain itu terdapat sembilan dapur yang siap beroperasi dan satu dapur yang tercatat menghentikan aktivitasnya.
Evaluasi juga menyasar pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Hingga saat ini, baru 16 dapur yang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara mayoritas dapur lainnya masih menjalani tahapan verifikasi dan pengurusan sertifikat.
Meski masih terdapat sejumlah catatan, cakupan penerima manfaat MBG terus meningkat. Puluhan dapur yang telah beroperasi saat ini melayani kelompok prioritas yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data Satgas MBG mencatat sebanyak 15.875 penerima manfaat dari kelompok tersebut telah mendapatkan layanan melalui dapur yang telah memiliki sertifikasi sanitasi. Secara keseluruhan, jumlah penerima manfaat Program MBG di Kota Malang kini mencapai 181.927 orang.
Pemerintah Kota Malang berharap proses perbaikan yang dilakukan pengelola dapur dapat segera tuntas. Dengan demikian, dapur yang saat ini masih disuspend dapat kembali beroperasi dan mendukung perluasan layanan MBG tanpa mengesampingkan standar lingkungan dan kesehatan yang dipersyaratkan.
