JATIMTIMES – Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, persetujuan tersebut disertai catatan kritis.
Catatan tersebut disampaikan agar arah pembangunan di Jatim tidak berhenti pada capaian angka makro dan laporan administratif, tetapi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Mitra SPPG Bakalanpule Tegaskan Bau Selokan Bukan Berasal dari Limbah Dapur
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Y. Ristu Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari statistik pertumbuhan ekonomi, serapan anggaran, atau capaian indikator kinerja semata.
"Pada hemat Fraksi kami, pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik dan laporan kinerja semata, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat sehari-hari," tegas Ristu dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Salah satu sorotan utama Fraksi PDIP tertuju pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sepanjang 2025 tercatat sebesar 5,33 persen. Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang relatif baik di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global. Namun, pertumbuhan itu dinilai belum sepenuhnya mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 9,3 persen.
Fraksi menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata, terutama bagi kelompok masyarakat bawah. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang relatif baik di tengah tantangan nasional dan global.
"Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mempercepat penurunan kemiskinan yang masih berada pada kisaran 9,3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan masih belum sepenuhnya merata," ujar Ristu.
Karena itu, Fraksi PDIP mendorong agar arah pembangunan ekonomi ke depan lebih fokus pada sektor produktif rakyat, terutama penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain aspek ekonomi, Fraksi PDIP juga menyoroti efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Dalam evaluasinya, fraksi mencatat masih terdapat belanja daerah yang belum terserap sekitar Rp2,05 triliun. Bagi PDIP, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang pembenahan dalam kualitas perencanaan program, sinkronisasi pelaksanaan, hingga ketepatan prioritas penggunaan anggaran.
"Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen politik kesejahteraan rakyat," tegas Y. Ristu Nugroho.
Baca Juga : Rapat Pembahasan Dugaan Surat Tugas Palsu Audiensi Wabup Malang-Wapres Gibran Berlangsung Tertutup
Dalam bidang pembangunan manusia, Fraksi PDIP mencatat sejumlah capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat dari 74,20 menjadi 74,65, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi sekitar 4,19 persen. Namun, fraksi tetap memberi perhatian terhadap kualitas pendidikan, mengingat rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Timur masih berada di angka 8,81 tahun.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis data, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. "Selain itu, menurut hemat Fraksi kami, pembangunan daerah ke depan harus dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil," beber Ristu Nugroho.
Pada akhirnya, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.
"Seluruh catatan dan rekomendasi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan capaian administratif dan indikator makro semata, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas," pungkas Y. Ristu Nugroho.
Dengan catatan tersebut, Fraksi PDIP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur ke depan harus diukur bukan hanya dari kuatnya angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana rakyat benar-benar merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
