JATIMTIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan tebal terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam melakukan reorganisasi perangkat daerah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Saifudin Zuhri, mengingatkan agar perubahan nomenklatur, terutama pada sektor ekonomi kreatif, tidak terjebak pada formalitas administratif semata, melainkan harus menyentuh substansi anggaran.
Baca Juga : DPRD Jatim Ketok Palu: Status Hukum PJU Berubah, Disbudpar Resmi Ganti Nama
Legislator asal Dapil Malang Raya ini menegaskan bahwa perubahan nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif harus menjadi momentum transformasi ekonomi di Jatim.
"Penambahan nomenklatur ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya berhenti pada perubahan administratif, tetapi harus diikuti dengan penguatan program dan anggaran yang konkret agar sektor ekonomi kreatif benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi baru di Jawa Timur," tegas Saifudin Zuhri pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (11/05/2026).
Reorganisasi ini merupakan implementasi dari Perubahan Kelima atas Perda Nomor 11 Tahun 2016. Dalam pandangan politiknya, Fraksi PDI Perjuangan menilai struktur perangkat daerah yang baru wajib mencerminkan prinsip organisasi yang kaya fungsi namun tetap efisien secara struktur.
Hal ini krusial agar mesin birokrasi tidak terbebani oleh prosedur yang lamban, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat yang kian dinamis.
"Perubahan susunan perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, ramping, dan fungsional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Jawa Timur," lanjut Saifudin.
Narasi penguatan juga ditekankan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar reorganisasi ini tidak dijadikan sekadar ajang pengisian kursi kosong, melainkan harus berbasis pada kompetensi murni demi menjaga marwah dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
"Penyesuaian organisasi wajib dibarengi dengan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten pada bidangnya (the right man on the right place) agar struktur baru ini mampu bekerja secara optimal dan akuntabel," tandasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberpihakan politik Fraksi PDI Perjuangan adalah memastikan setiap perubahan regulasi bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak. Baginya, sebuah produk hukum daerah kehilangan maknanya jika tidak mampu menghadirkan manfaat nyata di lapangan bagi masyarakat kecil.
"Bagi Fraksi kami, pembahasan Peraturan Daerah bukan sekadar memenuhi proses legislasi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
