JATIMTIMES - Polemik pemanfaatan area toilet Alun-Alun Merdeka Kota Malang menjadi tempat jualan masih menjadi perbincangan hangat. Meskipun saat ini aktivitas tersebut sudah ditutup, hal tersebut ternyata masih menjadi perhatian publik.
Namun ternyata, aktivitas jual beli bahkan hingga mirip toko itu tidak berjalan begitu saja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Gamaliel Raymond Matondang mengaku sempat memperbolehkan aktivitas tersebut berlangsung.
Baca Juga : Usut Dugaan Jual Beli Kios Pasar Among Tani, Kejari Periksa 30 Lebih Saksi
“Karena fungsi tempat itu khusus untuk toilet, maka kami minta aktivitas jualan lain dipinggirkan. Tapi kalau yang dijual itu tisu atau sabun, kami masih memperbolehkan,” ujar Raymond, Selasa (21/4/2026).
Informasi didapat media ini, aktivitas pemanfaatan fasilitas umum (fasum) yang tidak sesuai itu sempat viral di media sosial. Sebelum ditutup, toko tersebut menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Di antaranya kopi sachet, sabun, tisu, hingga pembalut wanita.
Raymond berdalih bahwa hal tersebut hal itu sebagai kelonggaran yang terbatas. Sebab sebelumnya pedagang kaki lima (PKL) telah mendapat peringatan hingga dua kali bersama Satpol PP.
Menurutnya, kebijakan ini diambil karena DLH tidak menyediakan kebutuhan tersebut akibat keterbatasan anggaran. Dengan adanya penjualan tisu dan sabun, pengunjung tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar saat menggunakan fasilitas umum tersebut.
“Istilahnya membantu pengguna juga. Kalau di mal kan memang disediakan, tapi di sini tidak memungkinkan. Jadi kalau ada yang jual tisu atau sabun, kami persilakan,” imbuhnya.
Pengelolaan toilet di Alun-Alun Merdeka sendiri saat ini masih melibatkan masyarakat. DLH melanjutkan sistem sebelumnya, di mana penjagaan dilakukan oleh warga secara bergantian karena keterbatasan personel untuk operasional 24 jam.
Baca Juga : Koordinasi Lintas Sektor, Disparbud Cari Lahan untuk Kelola Sampah dari Destinasi Wisata Malang Selatan
Untuk biaya penggunaan, DLH telah mengubah skema tarif menjadi sukarela. Pengunjung tidak lagi dikenakan tarif tetap, melainkan memberi secara ikhlas sesuai kepuasan terhadap kebersihan fasilitas. “Sudah kami minta tidak boleh lagi menuliskan tarif. Ditulisnya sukarela. Jadi masyarakat memberi sesuai keinginan,” jelas Gamaliel.
Ia menambahkan, sistem ini justru mendorong pengelola menjaga kebersihan toilet. Sebab, tingkat kebersihan berpengaruh terhadap kesediaan pengunjung memberikan uang. “Kalau bersih, orang senang dan bisa kasih Rp2.000 sampai Rp5.000. Tapi kalau kotor, ya pasti enggan,” tandasnya.
DLH menegaskan, kebijakan ini bukan berarti membuka ruang bagi aktivitas perdagangan bebas di fasilitas umum. Penjualan tetap dibatasi hanya untuk kebutuhan yang relevan dengan fungsi toilet, sementara aktivitas lain tetap akan ditertibkan.
