Fraksi Nasdem DPRD Jatim Soroti Pelaksanaan MBG: Harus Ada Upaya Perbaikan

JATIMTIMES - Kasus keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi sorotan serius Fraksi Partai Nasdem DPRD Jatim. Ketua Fraksi Partai Nasdem, Mohammad Nasih Aschal, menekankan bahwa persoalan ini harus segera ditangani secara tegas dan jelas agar tidak terulang kembali, sebab kejadian tersebut berpotensi membuat banyak sekolah menolak program MBG.

“Presiden (Prabowo Subianto) sudah instruksikan tinggal bagaimana teknis pelaksanaan MBG, tentu harus dilakukan upaya-upaya perbaikan,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga : Dinkes Kota Batu Temui Kepala SPPG Pasca Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Sekolah, Begini Hasilnya

Ia menegaskan pelaksanaan program MBG harus benar-benar dikawal dan dimonitor detail terkait higienitas mulai dari bahan, proses memasak hingga penyajian. “Fraksi NasDem menyayangkan, tetapi ke depannya kasus ini tidak terulang kembali,” tegas politisi yang juga cicit KH Syaikhona Kholil tersebut.

Politisi asal dapil Madura itu meminta agar ada langkah tegas terhadap pengelola program. Kasus keracunan massal ini, menurutnya, kuat dugaan terjadi akibat human error. “Ada human errornya. Maka human error, diambil tegas supaya kehati-hatiannya dalam melaksanakan MBG betul-betul terjaga,” seru pria yang akrab disapa Lora Nasih ini.

Ia juga menilai tidak menjadi masalah apabila program MBG dihentikan sementara di lokasi yang ditemukan kasus keracunan, demi menjaga kesehatan anak sekolah. “Disitu ada kesalahan teknis yang harus dilakukan langkah-langkah tegas, kalau memang harus diberhentikan demi menjaga anak-anak kita, ya tidak masalah untuk di beberapa tempat yang memang terjadinya nasi basih,” jelasnya.

Baca Juga : Revisi Perda Pajak Daerah, Fraksi PKS DPRD Jatim Kritik Tarif PKB Lebih Tinggi dari Provinsi Lain

Lora Nasih menegaskan, sekolah tidak boleh sampai menolak program MBG karena khawatir kejadian serupa berulang. Menurutnya, jika sekolah menolak, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa terhambat. “Jangan sampai justru beberapa sekolah menolak. Kalau ini dibiarkan, program prioritas presiden malah akan tidak berjalan. Karena jelas manfaatnya untuk masyarakat,” tutupnya.