JATIMTIMES - Peristiwa ini berpusat pada sosok Pangeran Arya Blitar. Dalam teks Babad Kartasura, ia juga disebut sebagai Pangeran Kablitaran.
Namanya memang tidak seterkenal Amangkurat IV. Namun jejak langkahnya memahat babak penting dalam Perang Takhta Jawa Kedua yang berlangsung antara tahun 1719 hingga 1723. Ia adalah salah satu putra Pakubuwana I yang menolak tunduk pada skenario pewarisan takhta Kartasura, yang dianggapnya sarat dengan intrik dan manipulasi.
Baca Juga : Langsung ke Pabrik, Tanpa Tengkulak: Skema Tembakau Prancak 95 Untungkan Petani Blitar
Pangeran Arya Blitar bukan sekadar tokoh pinggiran. Keberaniannya menempuh jalan perlawanan menjadi refleksi dari retaknya solidaritas keluarga istana, sekaligus simbol perlawanan terhadap dominasi elite yang mengabaikan hak-hak genealogis. Dalam dinamika politik Mataram yang penuh gejolak, ia menempatkan diri sebagai penantang takdir, sekaligus pelaku sejarah yang kerap luput dari sorotan arus utama.
Sewaktu Pakubuwana I mangkat pada 1719, kursi takhta warisan Mataram jatuh ke tangan Amangkurat IV. Sejak awal, penobatan ini menimbulkan bara di antara saudara-saudaranya. Dalam Babad dan laporan Belanda tercatat, Pangeran Arya Blitar bersama kakaknya Pangeran Purbaya serta paman mereka Pangeran Arya Mataram, menolak tunduk pada legitimasinya. Mereka meyakini bahwa takhta seharusnya diputuskan melalui musyawarah keluarga besar raja, bukan melalui rekayasa para mantri istana dan campur tangan kompeni Belanda yang beroperasi di sekitar keraton.
Arya Blitar dan Ratu Mas Blitar: Jejak Trah Mataram dari Madiun
Sebagai putra raja yang tumbuh dan dididik dalam lingkungan spiritual keraton, Pangeran Arya Blitar tidak hanya mewarisi garis keturunan, tetapi juga keyakinan luhur tentang makna kekuasaan. Baginya, takhta Kartasura bukan semata perkara garis darah, melainkan harus ditegakkan melalui kesepakatan keris pusaka, wahyu keraton, dan restu para spiritualis. Dalam pandangan para pujangga keraton, perlawanan yang dilakukan oleh Arya Blitar bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bentuk jihad untuk membongkar penyelewengan di tubuh trah raja.
Nama asli Pangeran Arya Blitar adalah Raden Mas Sudomo. Ia merupakan putra dari Susuhunan Pakubuwana I dan Ratu Mas Blitar, seorang tokoh perempuan yang jejaknya sangat kuat dalam sejarah politik dan spiritual Jawa. Uniknya, gelar "Blitar" yang disandangnya bukan mengacu pada wilayah kekuasaan seperti lazimnya gelar kebangsawanan, melainkan merujuk pada garis nasab Mataram-Madiun. Jalur ini menurunkan para penerus trah Panembahan Senopati dan Retno Dumilah, menjadikan Arya Blitar sebagai bagian dari alur darah istimewa yang menyambung dua kerajaan besar: Demak dan Mataram.
Ratu Mas Blitar bukan hanya seorang permaisuri yang duduk di sisi raja. Sebelum mendampingi Pangeran Puger yang kemudian dinobatkan sebagai Pakubuwana I, ia sempat menjabat sebagai Bupati Madiun pada tahun 1703 hingga 1704. Meskipun masa jabatannya singkat, pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan di lingkungan istana sangat besar. Ia dikenal sebagai perempuan tangguh yang turut membentuk arah pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun dalam lingkup kerajaan. Dedikasinya terhadap kesejahteraan rakyat menjadikannya sosok yang dihormati, baik oleh kalangan istana maupun masyarakat luas.
Kanjeng Ratu Mas Blitar merupakan salah satu tokoh perempuan terpenting dalam sejarah dinasti Mataram Islam. Ia adalah permaisuri dari Susuhunan Pakubuwana I, dan leluhur utama dari empat garis kekuasaan besar di Tanah Jawa: Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman.
Sebelum menjadi permaisuri, beliau dikenal dengan nama Gusti Kanjeng Ratu Puger dan tinggal di Madiun, tanah leluhur dari garis ayahandanya. Setelah Pangeran Puger dinobatkan sebagai raja dengan gelar Susuhunan Pakubuwana I, istrinya turut mendampingi ke Kraton Kartasura. Ia kemudian dianugerahi gelar kehormatan sebagai Kanjeng Ratu Mas Blitar, dan selanjutnya dikenal dengan nama Ratu Pakubuwono.
Silsilah beliau menelusuri dua jalur trah besar kerajaan Islam Nusantara, yakni Kesultanan Demak dan Mataram Islam. Garis ini bermula dari Sultan Trenggono, Raja ketiga Kesultanan Demak, yang menikahi Kanjeng Ratu Pembayun, putri dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahan ini lahirlah dua keturunan penting: Ratu Mas Cempaka dan Pangeran Timur.
Ratu Mas Cempaka menjadi permaisuri Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Dari pasangan ini lahir Pangeran Benowo yang kemudian menurunkan seorang putri bernama Dyah Ayu Banowati. Dyah Ayu Banowati menjadi permaisuri Panembahan Prabhu Hanyakrawati dan bergelar Ratu Mas Hadi.
Sementara itu, Pangeran Timur yang juga dikenal menjadi bupati pertama Kadipaten Madiun, sebuah wilayah bawahan dari Kerajaan Pajang. Ia menikah dengan Ratu Timur, adik dari Arya Penangsang. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Ayu Ratna Jamila yang juga dikenal sebagai Retno Dumilah.
Retno Dumilah kemudian dipersunting oleh Panembahan Senopati, pendiri Dinasti Mataram Islam. Dari pernikahan mereka lahirlah Kanjeng Pangeran Adipati Juminah, yang lebih dikenal sebagai Panembahan Juminah. Ia menjabat sebagai Bupati Madiun dari tahun 1601 hingga 1613, dan merupakan paman dari Sultan Agung Hanyakrakusuma.
Setelah wafatnya Panembahan Hanyakrawati, Sultan Agung menikahkan ibundanya, Ratu Mas Hadi yang merupakan permaisuri terakhir Raja Pajang, dengan Panembahan Juminah. Dari pernikahan tersebut lahirlah keturunan yang kelak melanjutkan kepemimpinan di Madiun.
Panembahan Juminah menurunkan Pangeran Adipati Balitar II, yang menjabat sebagai Bupati Madiun dari tahun 1645 hingga 1677. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel III, yang menjabat antara tahun 1677 hingga 1703. Setelahnya, kedudukan dilanjutkan oleh putranya, Pangeran Arya Balitar IV, yang memimpin Madiun dari tahun 1704 hingga 1709. Dari garis inilah lahir Gusti Kanjeng Ratu Puger yang kelak menjadi Kanjeng Ratu Mas Blitar, permaisuri dari Susuhunan Pakubuwana I.
Dari pernikahan Kanjeng Ratu Mas Blitar dengan Pakubuwana I lahirlah tiga putra utama. Yang pertama adalah Gusti Raden Mas Suryaputra yang kelak naik takhta dengan gelar Sunan Amangkurat IV. Putra kedua adalah Gusti Raden Mas Sasangka, yang dikenal sebagai Pangeran Adipati Purbaya. Putra ketiga adalah Gusti Raden Mas Sudomo, yang kemudian menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar.
Sunan Amangkurat IV menurunkan tiga tokoh penting yang kemudian menjadi pemimpin besar di Tanah Jawa. Putra sulungnya adalah Pangeran Arya Mangkunegara. Putra lainnya adalah Pangeran Prabasuyasa, yang kelak dinobatkan sebagai Susuhunan Pakubuwana II. Sementara itu, putra bungsunya adalah Pangeran Mangkubumi, pendiri dan raja pertama Kasultanan Yogyakarta, yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I.
Sementara itu, KGPA Arya Blitar, putra ketiga Kanjeng Ratu Mas Balitar, menurunkan Raden Ayu Wulan. Ia menikah dengan Pangeran Arya Mangkunagara dan dari pernikahan itu lahirlah Raden Mas Said, tokoh besar yang kemudian dikenal sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I, pendiri Pura Mangkunegaran.
Adapun Arya Blitar, meskipun tidak naik takhta, ia mencatatkan namanya sebagai tokoh sentral dalam Perang Takhta Jawa Kedua (1719–1723). Ia berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap manipulasi pewarisan kekuasaan oleh elite istana dan pengaruh kuat Kompeni Belanda. Dalam teks kuno seperti Nyanyian Durma Babad Kartasura, ia disebut sebagai Pangeran Kablitaran, yang mengangkat pedang bukan demi ambisi pribadi, tetapi demi membersihkan kembali garis suci trah Mataram.
Perlu dicatat, dalam sejarah Blitar memang dikenal sosok lain yang menyandang nama Arya Balitar. Namun tokoh ini bukanlah Raden Mas Sudomo, melainkan seorang adipati Blitar pada masa awal Kesultanan Demak. Ia berasal dari garis keturunan mulia, sebagai putra Raden Kusen, Adipati Terung, yang juga merupakan adik kandung Raden Patah, sultan pertama Demak. Dengan silsilah tersebut, Arya Balitar termasuk dalam trah bangsawan awal Demak dan merupakan saudara Adipati Sengguruh, sekaligus tokoh penting yang memperkuat pengaruh Demak di wilayah timur Jawa.

Ki Garwakanda dan Nyanyian Durma: Laskar yang Bangkit
Dalam teks Nyanyian Durma Babad Kartasura, tampak bagaimana Ki Garwakanda, salah satu lurah desa Gendara, menjadi penggerak lapisan akar rumput. Ia bukan sekadar pemimpin desa, tetapi simpul komunikasi antara kaum tani, laskar, dan elite istana yang tersingkir. Bersamanya bergabung para prajurit kawakan: Subala, Subali, Banendra Sudira, Jaladara, Secawira, Ganggapati, Urawan, hingga Betotjenggot. Barisan ini bergerak dari desa menuju Kartasura, membentuk pasukan Kablitaran yang kelak dikenal sebagai bagian dari identitas militer Pangeran Blitar.
“Kartasura runtuh, Kartasura menyerah!” teriak para prajurit Kablitaran dalam puncak serangan. Mereka tidak hanya mengejar kemenangan fisik, tetapi juga menuntut balas atas pengkhianatan trah. Garwakanda sendiri memiliki luka pribadi: putranya, Ragum, dipenjara di Kartasura. Kisahnya mendramatisir kesadaran kolektif: penjara Kartasura bukan hanya simbol penahanan fisik, melainkan juga penjara politik bagi darah-darah pangeran yang dianggap membangkang.
Serangan dan Kepungan: Kartasura di Ujung Runtuh
Pada malam penyerbuan, pasukan Kablitaran memasuki alun-alun. Hiruk-pikuk mengguncang istana. Dalam Nyanyian Durma, tercatat bagaimana prajurit-prajurit gedong tunggang-langgang, mantri-mantri lari ke dalam keraton, sementara meriam kompeni mulai menyalak di halaman. Panji Tohloji, Patrajaya, dan Ki Patih Secadikara memimpin serangan ke selatan masjid, memotong jalur bantuan bala tentara istana.
Sementara itu, Pangeran Arya Blitar memimpin pasukan di sisi timur sitinggil. Taktik pengepungan dilakukan serentak dari arah barat, selatan, dan timur. Kompeni Belanda yang berada di benteng Pamengkang dikerahkan mendadak oleh Ki Mangunnagara, memecah konsentrasi serangan Kablitaran. Peluru-peluru melesat, membelah gelap malam, menghujam dada Secadirana dan Panji Tohpati. Barisan Kablitaran mulai cerai-berai.
Hingga fajar menembus awan, Kartasura bagai perahu bocor: meriam dan senapan kompeni menjadi penentu. Duka pun datang. “Duhai Pangeran sesembahanku,” ratap para prajurit Kablitaran yang mundur ke Kapurbayan, “kita telah banyak mengalami kekalahan.”
Pangeran Purbaya: Penyangga Mahkota di Kapurbayan
Dalam kepungan Kompeni, Pangeran Arya Blitar menyingkir ke Kapurbayan. Di sinilah bertemulah dua saudara: Pangeran Arya Blitar bersimpuh pada kakandanya, Pangeran Purbaya. Adegan ini, disertai isak dan ratap, menegaskan motif spiritual: darah yang dikhianati, dendam yang minta ditebus, kehormatan keluarga yang harus dipulihkan.
Pangeran Purbaya tak tinggal diam. Ia bukan sekadar kakanda, tetapi juga panglima perang baru. “Sudahlah adimas. Diamlah. Kanda bersedia membantumu,” ujarnya, memerintahkan para prajurit Kapurbayan bersiap. Tanda keberangkatan pasukan dibunyikan: dentang gamelan, derap senjata, gemuruh doa para ulama yang membakar semangat perang suci.
Para petapa, ambiya, dan ulama di Kartasari pun dirangkul. Dalam riwayat Nyanyian Durma, disebutkan Kyai Wanagiri memimpin doa, menjadi suluh spiritual perlawanan. Kehadiran spiritualitas ini menegaskan: apa yang dilakukan Pangeran Arya Blitar bukan sekadar hasrat duniawi, melainkan jihad menuntut keadilan.
Kartasekar: Raja Baru di Tengah Reruntuhan
Pelarian ke Kapurbayan berakhir dengan pendirian nagari baru di Kartawinatan. Atas kehendak Pangeran Purbaya, nama Kartawinatan diubah menjadi Kartasari. Sumber lain menyebutnya Kartasekar, sebagai lambang inti Kartasura yang suci dan penebusan atas kehancuran istana lama.
Kartasekar juga dikenal sebagai nama baru bagi upaya restorasi keraton Karta peninggalan Sultan Agung. Di istana yang telah runtuh itu, Arya Blitar berniat mengulang kejayaan Mataram dengan mengobarkan perang melawan VOC.
Pada Senin yang dipilih sakral, Pangeran Arya Blitar ditabalkan menjadi Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana ing Alaga Senapati Sayidin Panatagama. Gelar ini bukan main-main: memadukan simbol kekuasaan politik (Pakubuwana), militer (Senapati), dan religius (Sayid Panatagama). Teks Nyanyian Durma Babad Kartasura mencatat bagaimana Dampar Emas dihadirkan, Kyai Wanagiri memanjatkan doa, dan rakyat Mataram yang lari dari Kartasura berjubel menyaksikan.
Penobatan ini menegaskan bahwa Kartasari lahir bukan sekadar kerajaan pelarian, melainkan klaim sah atas kelangsungan trah Mataram. Pangeran Purbaya sendiri mengambil gelar Panembahan, memegang peranan penyangga spiritual dan panglima perang.
Dalam konteks historiografi kritis, kelahiran Kartasekar mengungkap makna mendalam di balik runtuhnya Kartasura. Dendam atas pengkhianatan trah, solidaritas di antara para bangsawan istana, serta kerinduan rakyat terhadap tatanan kekuasaan yang dianggap murni, berpadu menjadi satu. Jaringan desa, para ulama, dan laskar rakyat saling terhubung erat, menunjukkan bahwa spiritualitas Jawa saat itu tidak terpisahkan dari perjuangan politik.
Dokumenter Babad Kartasura menegaskan bahwa setiap gerakan pasukan Kablitaran selalu dipandu oleh doa, restu leluhur, dan keyakinan terhadap wahyu keraton. Para Kyai bukan hanya berperan sebagai penasihat moral, tetapi juga sebagai penjamin legitimasi. Mereka hadir langsung di medan perang, membakar semangat juang, sekaligus memimpin ritus penobatan.
Penobatan raja baru tidak berhenti pada simbolisme. Panembahan Purbaya memerintahkan Tumenggung Sindusastra, Tumenggung Martasura, dan Dipati Lumarap memimpin ekspansi. Daerah Kedu, Toyamas (Banyumas), hingga Wanakarta jadi sasaran. Perang demi perang terjadi. Pepohonan rimba, sawah, dan desa-desa menjadi saksi baku hantam senjata tradisional melawan senapan kompeni.
Sebagian rakyat Kartasura menyingkir, bergabung dengan Kartasekar, memadatkan barisan pejuang. Inilah bentuk migrasi politik: rakyat meninggalkan pusat kekuasaan lama, membangun pusat perlawanan baru.

Kompromi Kompeni: Tawanan, Pengasingan, dan Diplomasi
Namun sejarah tak pernah sepenuhnya berpihak pada romantisme perlawanan. Di saat Kartasekar membesar, Kompeni Belanda memperkuat posisinya di Kartasura dengan pasokan tentara dari Semarang, Sumbawa, Ambon, Bugis, hingga Makasar. Mereka mengamankan raja Amangkurat IV, yang terancam lengser.
Laporan VOC mencatat pada Mei-Juni 1723, sisa pemberontakan Pangeran Arya Blitar, Panembahan Purbaya, dan Pangeran Arya Dipanagara satu per satu menyerah. Pangeran Arya Blitar mangkat lebih dulu pada 1721, Pangeran Purbaya diasingkan ke Batavia, Pangeran Arya Dipanagara dibuang ke Sri Lanka. Kompeni tak membunuh semua, tetapi menjadikannya “asuransi politik” agar takhta Kartasura tetap stabil. Bagi Kompeni, trah Mataram dipandang sebagai alat untuk menjinakkan rakyat, bukan sebagai musuh mutlak.

Pangeran Arya Blitar dan Berdirinya Pura Mangkunegaran
Di tengah arus besar konflik istana dan kolonialisme, nama Pangeran Arya Blitar menjulang sebagai simbol bangsawan perlawanan. Meski riwayatnya dikaburkan oleh historiografi resmi Kartasura, jejaknya tetap hidup dalam narasi rakyat, babad lokal, dan dendam yang menemukan bentuk baru dalam pendirian Kadipaten Mangkunegaran.
Pangeran Arya Blitar adalah adik dari Panembahan Purbaya, putra Susuhunan Pakubuwana I. Bersama Purbaya dan Pangeran Arya Mataram, ia memimpin perlawanan terhadap dominasi VOC pasca wafatnya Pakubuwana I pada 1719. Pengangkatan Amangkurat IV sebagai raja oleh VOC dan Patih Danureja memicu kemarahan elite keraton dan rakyat. Perang Takhta Jawa Kedua pun pecah. Kartasura menjadi medan pertempuran. Namun, lebih dari sekadar perang politik, perlawanan ini digerakkan oleh keyakinan spiritual dan ramalan kuno: bahwa cucu Panembahan Purbaya kelak akan menjadi raja sejati.
Pertempuran demi pertempuran terjadi, dari Soca hingga Bagelen. Namun, kekuatan spiritual turut mempengaruhi arah perlawanan. Para putut, ahli tapa, dan tokoh seperti Ki Kanduruan menyampaikan nubuat bahwa Purbaya dan Arya Blitar akan kalah, tetapi cucunya akan mendirikan keraton baru di Ngadipala. Ramalan ini melemahkan semangat perlawanan. Arya Blitar gugur pada 1721. Dua tahun kemudian, Purbaya ditangkap dan diasingkan ke Batavia, lalu Ceylon.
Namun, sejarah tidak berhenti di titik itu. Seperti nubuat yang menjelma menjadi kenyataan, darah Arya Blitar dan Purbaya justru mengalir dalam diri dua tokoh besar: Pakubuwana III dan Raden Mas Said. Melalui pernikahan politik antara Pakubuwana II dan Raden Ajeng Suwiyah, putri Purbaya, lahirlah Bendara Raden Mas Suryadi yang kelak menjadi Pakubuwana III. Ia adalah raja Surakarta yang mewarisi takhta dari garis yang sebelumnya sempat digulingkan. Sementara itu, dari pernikahan Raden Ayu Wulan, putri Arya Blitar, dengan Arya Mangkunegara, lahirlah Raden Mas Said, sang Sambernyawa. Dua cucu dari para pemberontak, menempuh dua jalan sejarah.
Raden Mas Said tidak memilih jalan istana. Ia memilih jalur rimba, menjadi senopati perlawanan selama 15 tahun. Ia menolak tunduk pada Giyanti, menolak kompromi dengan VOC. Dalam dirinya, darah Kartasekar membara. Kartasekar adalah nama baru dari istana tua Karta peninggalan Sultan Agung. Di tempat itulah Arya Blitar membangun kembali kejayaan Mataram sebelum akhirnya ditaklukkan. Di antara puing-puing istana itu, ia menanam dendam spiritual dan martabat leluhur yang kemudian menjadi api dalam diri Sambernyawa.

Perjanjian Salatiga tahun 1757 menjadi titik balik penting. Raden Mas Said diakui sebagai KGPAA Mangkunegara I. Ia tidak membentuk kerajaan, melainkan mendirikan kadipaten merdeka di Kadipolo, tempat yang dalam ramalan disebut sebagai Ngadipala. Pura Mangkunegaran berdiri bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai monumen perlawanan dan simbol warisan spiritual dari Arya Blitar serta Panembahan Purbaya.
Di sinilah sejarah Jawa menunjukkan kompleksitasnya. Ramalan dan realitas bersilangan. Kekuasaan tidak hanya diwarisi lewat darah, tetapi juga lewat kehendak sejarah dan luka kolektif. Istana Kartasura, yang dibangun atas kompromi dan lobi kolonial, melahirkan Pakubuwana III, raja resmi. Tetapi di seberangnya, Mangkunegaran menjelma takhta dari luka: raja hutan yang lahir dari kematian istana.
Jejak Arya Blitar tetap membara dalam darah Sambernyawa. Sejarah mencatatnya bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai leluhur perlawanan yang warisannya menjelma dalam institusi, ideologi, dan keberanian. Di balik tembok Pura Mangkunegaran, suara masa lalu masih bergema: bahwa takhta sejati bukan hanya soal kuasa, tetapi juga soal kehormatan, spiritualitas, dan darah yang tak sudi tunduk pada kekuasaan asing.
