JATIMTIMES - Di jantung Keraton Karta pada dekade ketiga abad ke-17, seorang pangeran muda—kelak bergelar Amangkurat I—menjadi saksi sekaligus aktor lahirnya skandal politik yang membelah istana. Lahir sekitar 1619, putra Sultan Agung ini tumbuh di pangkuan dua dunia: adat spiritual Jawa yang menuntut keagungan moral seorang raja, dan realitas kekuasaan yang kian menegangkan di tengah terjangan penjajahan VOC.
Dari segelintir sumber Jawa, rekam jejak masa kecil sang pangeran nyaris senyap. Namun, laporan panjang Rijklof van Goens, utusan VOC yang dekat dengan Mataram, membuka tabir: putra Sultan Agung ini diasuh Tumenggung Mataram sejak usia lima, dikelilingi penjaga dan mainan asing, bahkan berinteraksi dengan para tahanan Belanda.
Baca Juga : 25 Desa di Jatim Disusupi Narkoba, 944 Desa Lain Dinyatakan Waspada
Dalam lintasan inilah benih perilaku beringas, gairah menaklukkan perempuan, dan pola pikir “diraja” yang bertolak belakang dengan nilai asketis leluhur Jawa bertumbuh.
Panggung Kekuasaan dan Tumbuhnya Nafsu
Sunan Amangkurat I, yang lahir dengan nama Raden Mas Sayidin, adalah putra Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja terbesar Mataram Islam pada awal abad ke-17. Dari garis ayah, darahnya mengalir langsung ke trah pendiri Mataram: Ki Ageng Pamanahan, sang leluhur yang membuka hutan Mentaok dan menurunkan Panembahan Senapati, raja pertama Mataram. Lebih jauh ke atas, silsilah rohaninya tersambung ke Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijaga, menegaskan legitimasinya sebagai Panatagama dan Khalifatullah di tanah Jawa.
Ibunya, Ratu Mas Batang, dikenal sebagai permaisuri utama Sultan Agung, dikisahkan masih berhubungan dengan keturunan bangsawan Kesultanan Demak. Jalur ini mengikat warisan politik Mataram dengan marwah Islam Jawa pesisir.
Sejak muda, Raden Mas Sayidin dibesarkan di lingkungan spiritual istana Kotagede, dididik menempuh pengembaraan ilmu agama ke pesisir utara, Kadilangu, bahkan hingga Tamasek dan Istanbul, sebelum pulang menunaikan haji ke Mekkah.
Sejak belia, sang pangeran tak sekadar penonton di halaman istana. Catatan Van Goens menulis bagaimana pada usia 14-15 tahun, ia gemar menjelajah Mataram, membawa rombongan pengawal, bahkan menantang rakyat bergulat, memamerkan keperkasaannya.
Di usia inilah, kesenangan terhadap perempuan muncul—suatu perilaku yang di masa lampau kerap dibungkus sebagai lumrah bagi seorang bangsawan muda.
Tahun 1634, di usianya yang belum genap 15 tahun, Sultan Agung mengatur perkawinannya dengan putri Pangeran Pekik dari Surabaya—aliansi yang bukan semata urusan cinta, melainkan kalkulasi politis menundukkan bekas kerajaan Surabaya yang pernah jadi pesaing utama Mataram.
Dari pernikahan inilah kelak lahir Amangkurat II, sang penerus. Tapi stabilitas internal keluarga agung nyatanya rapuh di bawah arus gelora pribadi.
1637: Penculikan yang Membuka Tirai Skandal
Puncak kehebohan meletus pada 1637. Van Goens mencatat, dalam usia 18, sang pangeran—Adipati Anom—secara terang-terangan melarikan istri Tumenggung Wiraguna, salah satu pejabat penting di lingkaran Sultan Agung. Perempuan itu digambarkan “termuda dan tercantik” di lingkup keraton, hingga memicu nafsu sang putra mahkota.
Di balik tindakan nekat ini, tersembunyi keyakinan feodal: bahwa darah biru dan kedudukan sebagai calon penerus akan melindungi dari amarah ayahnya. Namun Adipati Anom keliru.
Tumenggung Wiraguna, orang kuat yang baru menanjak di akhir masa pemerintahan Sultan Agung, memilih jalur berani. Bersama para penasihatnya, ia tak gentar mengadukan skandal ini langsung ke Sultan Agung. Dalam catatan Van Goens, Wiraguna bahkan berencana melobi Pangeran Alit, adik sang putra mahkota, agar kelak diangkat sebagai pewaris takhta pengganti saudaranya.
Pengaduan Wiraguna tiba pada momentum krusial. Sultan Agung, penguasa paling masyhur Mataram, mendadak terpukul mendengar aib yang menodai dinasti. Tercatat, sang Raja mengurung diri di Masjid Agung selama lebih dari sebulan. Ritual peradilan, persidangan, dan sembahyangnya terhenti. Sunyi di jantung Karta menandakan badai yang akan tiba.
Penulis menilai momen ini bukan semata skandal seksual, melainkan keretakan simbolik antara generasi pendiri dinasti dan generasi penerus yang dipupuk di dalam istana namun kurang terdidik dalam laku spiritual seperti pendahulunya.
Kronologi berikutnya bagaikan lakon sandiwara keraton: setelah tekanan memuncak, Adipati Anom dengan bimbingan ibunya merumuskan penebusan. Ia merangkak menghadap ayahnya, mengakui kesalahan, bersumpah tak lagi menatap wajah sang Sultan seumur hidup.
Ia juga memulangkan sang istri Tumenggung Wiraguna—bukan dengan penghormatan, melainkan dalam tandu berbalut kain putih, warna duka yang merontokkan martabat perempuan itu.
Pulang ke rumah suaminya, sang perempuan justru menemui ajal tragis. Wiraguna yang terbakar aib menusuknya lima atau enam kali, lalu melempar jenazahnya di tanah lapang. Para pengikut Adipati Anom diam-diam menguburkan jasadnya, meninggalkan jejak muram di lorong sejarah.
Skandal ini menyalakan api dendam yang menjalar ke berbagai faksi bangsawan. Catatan Antonie Paulo, seorang pemimpin tawanan Belanda, mengungkap: tak kurang dari 20 bangsawan pendukung sang pangeran dihukum mati.
Tumenggung Danupaya dan Tumenggung Sura Agul-Agul didenda, bahkan Tumenggung Sura Agul-Agul diusir ke Batavia untuk bertempur sampai mati. Nasib mereka menyingkap betapa ruwetnya jalinan pengkhianatan, guna-guna, dan intrik di lingkaran istana.
Dalam catatan De Jonge (1862-1875), eksekusi, pengasingan, hingga penghancuran kapal pemberontak di pesisir timur menunjukkan Sultan Agung mengambil langkah penertiban keras. Ia memindahkan penduduk pesisir ke pedalaman, mempersempit ruang manuver para Tumenggung pembangkang.
Pertobatan Seorang Putra Mahkota
Menariknya, Van Goens menyebut, selepas peristiwa ini Adipati Anom menjalani pertobatan yang dramatis. Ia mencukur rambutnya, menyingkirkan para selir, dan kembali berguru pada Tumenggung Mataram. Dalam tiga tahun berikutnya, sang pangeran seolah menarik diri dari hasrat duniawi, mencoba merajut kembali citra asketis seorang calon raja.
Di kemudian hari, bibit intrik dan pembalasan ini bersemi ketika sang pangeran naik takhta pada 1646 dengan gelar Sunan Amangkurat I. Penyingkiran saudara tirinya, Pangeran Alit, serta gelombang kekerasan politik di awal pemerintahannya kerap dikaitkan dengan trauma politik warisan skandal 1637.
Dari situlah tragedi Wiraguna menemukan ujungnya. Di balik kemenangan semu ekspedisi Blambangan (1665–1667), nasib Tumenggung Wiraguna menjelma ironi besar. Ia bukan sekadar panglima lapangan, tetapi simbol loyalitas Mataram yang sejak awal terjalin rumit dengan intrik istana.
Skandal lama yang melilit namanya—penculikan istri bangsawan—kian menebalkan kecurigaan dan dendam Sunan Amangkurat I. Maka ketika Tawang Alun lolos ke Bali, Wiraguna, yang seharusnya dipuji atas siasat perangnya, justru menjadi kambing hitam.
Setelah pertempuran sengit, Wiraguna jatuh sakit dalam perjalanan pulang. Menjelang ajalnya di Kediri, ia sempat berpesan agar jasadnya tak dibawa ke Plered. Namun para abdinya terpaksa tunduk pada titah raja: jenazah dipulangkan.
Murka, Sunan Amangkurat I memerintahkan Kiai Ngabehi Wira Patra menghadang rombongan dan memakamkan Wiraguna di tempat. Tak cukup di situ, dua belas anggota keluarganya ikut dibantai—hukuman kolektif atas ‘kegagalan’ yang tak sepenuhnya gagal.
Kisah Tumenggung Danupaya dan Asmaradana, yang bernasib serupa, menegaskan betapa loyalitas dalam pusaran kekuasaan mutlak Mataram bukan jaminan keselamatan. Mereka mati tanpa penghormatan, meski mengerahkan segalanya untuk menegakkan wibawa istana.
Sejarawan melihat tragedi ini bukan sekadar cerita dendam atau eksekusi brutal. Ia menyingkap wajah asli politik Jawa abad ke-17: di mana keberanian, pengabdian, dan reputasi dapat dibayar tuntas dengan darah bila penguasa merasa terancam. Dalam narasi babad, Wiraguna justru muncul sebagai martir—prajurit setia yang dikorbankan demi meneguhkan ‘ketakutan simbolik’ penguasa agar pusat tetap patuh.
Bagi Mataram, ekspedisi Blambangan memang menorehkan prestise perluasan pengaruh. Namun di mata sejarah, episode ini membuktikan betapa rapuh fondasi kekuasaan bila ia menumpuk amarah, dendam, dan paranoia. Wiraguna dan keluarganya hanyalah satu dari sekian nama yang terhapus dalam teater kekuasaan Amangkurat I: raja pembaru dengan tangan kiri, raja penumpah darah dengan tangan kanan.
Tragedi Tumenggung Wiraguna menjadi penutup yang getir—mengingatkan bahwa di balik gemerlap kampanye penaklukan, selalu ada kesetiaan yang dipatahkan, dan kepahlawanan yang berakhir sebagai pengingat betapa mahal harga politik di tanah Jawa.
Ideologi, Spiritualitas, dan Krisis Kesetiaan
Dari perspektif historiografi, skandal ini merefleksikan pergeseran nilai dalam kekuasaan Jawa abad ke-17. Sultan Agung, yang menautkan takhta dengan kesucian spiritual, harus menghadapi fakta bahwa generasi penerusnya cenderung bertumpu pada pola feodal—kekuasaan mutlak tanpa penopang etika yang kokoh.
Spiritualitas di istana Karta tak lagi menjadi perisai. Jaringan patronase pecah, beberapa Tumenggung bersaing memperebutkan pengaruh, menggunakan instrumen agama, guna-guna, dan fitnah untuk menegakkan atau menjatuhkan loyalitas. Akibatnya, rakyat di lapis bawah—petani dan abdi dalem—terhimpit di antara konflik elite. Desas-desus perzinaan sang pangeran menebarkan rasa malu kolektif yang memerosotkan wibawa Mataram di mata taklukan di pesisir.
Kisah skandal putra mahkota—kelak bergelar Amangkurat I—bukan semata cerita zina seorang bangsawan yang bergelimang kuasa, melainkan potret rapuhnya moral kekuasaan di senja hegemoni Sultan Agung. Penculikan istri Tumenggung Wiraguna pada 1637 bukan hanya mencoreng wibawa istana, tetapi juga menanam benih dendam. Dendam inilah yang kelak bergaung dalam retaknya kesetiaan prajurit, tewasnya Tumenggung Wiraguna dalam ekspedisi Blambangan (1639–1640), hingga eksekusi saudara tirinya, Pangeran Alit, di dalam keraton.
Peristiwa yang tampak sebagai soal rumah tangga bangsawan itu pada akhirnya menjelma labirin intrik politik—menciptakan rangkaian pembersihan elite dan pengkhianatan, sekaligus menegaskan betapa rapuhnya fondasi moral sebuah mahkota. Dalam historiografi Jawa, tragedi ini barangkali hanya terpetik di antara bait babad. Namun catatan Belanda yang menuliskannya dengan gamblang, mengingatkan kita satu hal: bahkan takhta paling sakral pun mudah tercoreng bila manusia di baliknya gagal menaklukkan nafsunya sendiri.
