JATIMTIMES - Sebanyak 463 personel gabungan disiapkan untuk mengawal aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu di kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, Jumat (28/8/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 500 orang itu dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Ratusan massa tersebut merupakan gabungan sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. Mereka dijadwalkan melakukan longmarch dari Alun-Alun Merdeka Kota Malang menuju Monumen Lokomotif Kayutangan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Klojen.
Baca Juga : Dinkes Pastikan Semua SPPG di Lamongan Penuhi Standart Kebersihan, Kesehatan
Sebelum bergerak menuju lokasi aksi, massa akan berkumpul di Alun-Alun Merdeka untuk melakukan konsolidasi. Setibanya di kawasan Kayutangan, peserta aksi akan menyampaikan aspirasi melalui orasi dengan menggunakan pengeras suara serta membawa poster dan spanduk.
Para peserta juga direncanakan mengenakan pakaian serba hitam sebagai bagian dari identitas aksi. Aliansi tersebut terdiri dari Komite Aksi Kamisan Malang, Geram Cakrawala, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya, BEM Polinema, Komite Persiapan Alternatif, serta Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Ada lima isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Massa menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI dan militerisme di ranah sipil. Mereka juga mendorong revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.
Selain membawa tuntutan terkait kebijakan pemerintah, aksi tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang satu tahun tragedi yang menimpa almarhum Affan Kurniawan.
Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikin mengatakan aparat telah menyiapkan pengamanan dengan melibatkan sejumlah unsur untuk mengawal rangkaian aksi sejak massa berkumpul hingga kegiatan berakhir. “Penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, kami memberikan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kami berharap seluruh rangkaian kegiatan tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat lainnya,” kata Lukman, Jumat (28/8/2026).
Dari total 463 personel yang disiapkan, sebanyak 288 personel berasal dari Polresta Malang Kota. Kemudian 120 personel dari Satbrimob Polda Jawa Timur.
Pengamanan turut diperkuat 10 personel Kodim Kota Malang, 20 personel Satpol PP Kota Malang, lima personel Damkar Kota Malang, 10 personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, serta 10 petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.
Menurut Lukman, penempatan personel tidak hanya berorientasi pada pengamanan massa aksi. Sejumlah unsur pendukung juga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan di lapangan, termasuk pengaturan lalu lintas, penanganan kondisi darurat dan layanan kesehatan.
Baca Juga : Pengamen Asal Cianjur Ditemukan Tewas di Kos Kepanjen Malang
“Total ada 463 personel gabungan yang kami siagakan. Masing-masing unsur memiliki tugas sesuai bidangnya, mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, pemantauan kondisi kesehatan hingga penanganan apabila terjadi situasi darurat,” jelasnya.
Polresta Malang Kota juga menyiapkan kendaraan pengurai massa sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila situasi di lapangan mengalami peningkatan eskalasi.
Lukman menegaskan, pengerahan peralatan tersebut tidak serta-merta dilakukan selama aksi berlangsung. Penggunaannya akan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi keamanan di lokasi.
“Termasuk kendaraan taktis seperti water cannon, penggunaannya tetap melihat situasi dan eskalasi di lapangan. Kami berharap seluruhnya tidak diperlukan karena massa dapat menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib,” tambahnya.
Lukman menambahkan, petugas juga akan mengantisipasi dampak aksi terhadap masyarakat dan pengguna jalan karena rute long march melintasi kawasan pusat Kota Malang.
“Kami mengimbau peserta aksi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, merusak fasilitas umum ataupun menghambat aktivitas masyarakat. Sampaikan aspirasi dengan cara yang damai, karena tujuan pengamanan adalah memastikan aksi berjalan aman sekaligus menjaga kepentingan masyarakat umum,” tutupnya.
