JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang mulai mengintensifkan implementasi surat edaran (SE) wali kota Malang tahun 2026 terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten negatif di ruang digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang M. Nur Widianto menegaskan bahwa pembatasan tersebut sangat diperlukan. Menurut dia, perlindungan anak di dunia digital menjadi isu penting, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga secara luas.
Baca Juga : Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tangani Longsor Setinggi 20 Meter yang Tutup Jalan Antar-Desa di Jabung
“Sangat perlu. Artinya tidak hanya perspektif Kota Malang, tapi secara menyeluruh betapa pentingnya kita memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terpapar konten negatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai risiko di media sosial seperti pornografi, perundungan (bullying), hingga kekerasan menjadi alasan utama kebijakan ini. Di sisi lain, anak-anak saat ini memiliki ruang akses teknologi yang sangat bebas.
“Ruang anak dalam berselancar di dunia teknologi ini kadang sangat bebas. Sementara orang tua tidak bisa mendampingi selama 24 jam secara terus-menerus,” imbuhnya.
Karena itu, kebijakan ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan lingkungan sekolah. Diskominfo pun menggandeng Dinas Pendidikan untuk memperkuat edukasi literasi digital.
“Kita saling berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Di Diskominfo sendiri ada program ‘Diskominfo Mengajar’ untuk memberikan edukasi teknologi yang baik, khususnya kepada anak-anak,” jelasnya.
Dalam implementasinya, sosialisasi dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah. Program ini juga telah menjangkau berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah rakyat.
Baca Juga : Pengumuman SPAN PTKIN 2026 Sore Ini, Berikut Cara Cek Hasil Kelulusan dan Link Resminya
“Kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Polanya sosialisasi langsung ke lingkungan sekolah-sekolah dan itu sudah berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Fokus utama masih pada penguatan dan perluasan edukasi di lapangan.
“Kita belum melakukan evaluasi, masih mengintensifkan dan terus bergerak. Tentu kita juga tetap membutuhkan masukan dari Dinas Pendidikan,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Malang berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak, dengan dukungan penuh dari keluarga, sekolah, dan pemerintah.
