Jokowi Diminta Kumpulkan Parpol untuk Bahas Pemilu 2021 | Madiun TIMES

Jokowi Diminta Kumpulkan Parpol untuk Bahas Pemilu 2021

Oct 08, 2021 10:29
Presiden Joko Widodo (Foto: detikNews)
Presiden Joko Widodo (Foto: detikNews)

JATIMTIMES - Desakan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengumpulkan partai politik membahas soal Pemilu 2021 semakin kuat. Partai Gerindra, PPP dan PKS setuju dengan usulan tersebut.

Jokowi diharapkan segera mengadakan pertemuan dengan partai politik guna membahas jadwal pemungutan suara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hingga kini, partai politik, KPU serta pemerintah masih memiliki opsi masing-masing untuk pelaksanaan Pemilu. 

Baca Juga : Kronologi Kasus Dugaan Ayah Perkosa 3 Anak Dihentikan, Polres Luwu Sebut Tidak Ada Bukti dan Tak Ada Tanda Trauma

Sehingga belum ada kesepakatan bulat kapan Pemilu 2024 akan digelar. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yakin pertemuan antara Jokowi dengan parpol nantinya bisa menjembatani perbedaan pandangan yang ada.

"Saya setuju, itu adalah langkah bijak dan baik supaya ada dialog dan interaksi, sehingga pemerintah bisa mendengar langsung dari pimpinan partai-partai dan partai pun bisa mendengar langsung dari pemerintah tentang beberapa hal yang bisa dijelaskan dalam forum," ujar Muzani. 

Jokowi diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci mengapa pemerintah mengajukan usul baru ihwal pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Bukan 21 Februari yang telah disepakati sebelumnya.

"Jika langsung disampaikan Presiden barangkali bisa menyebabkan pimpinan partai politik memahami, bisa mengerti dan seterusnya, atau akhirnya pemerintah mengeluarkan atau menghitung tanggal baru saya tidak paham," ungkap Muzani.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Mardani juga setuju jika ada rencana Jokowi berembuk dengan partai politik dan KPU.

"Monggo. Tapi, domain penetapan tanggal di UU adalah haknya KPU," kata Mardani.

Ia juga menyarankan agar Jokowi mengikuti usulan KPU. Sebab, Komisi II dan KPU sudah melakukan simulasi pemungutan suara jika digelar 21 Februari 2024.

"Hati-hati dengan jadwal. Karena selain pemilu serentak pileg dan pilpres, di 2024 juga ada pilkada serentak di seluruh Indonesia," ujar Mardani.

Jadwal 21 Februari dinilai lebih memberi keleluasaan bagi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya. Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi juga menyambut baik usulan itu. 

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan ketum parpol diklaim bisa menemukan solusi atas polemik jadwal pemilu 2024.

"Kalau banyak bertukar pikiran barangkali ada yang bisa kasih solusi atas perbedaan pendapat," ujar Ahmad Baidowi.

Usul agar Presiden Jokowi bertemu partai politik pertama kali ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR fraksi PDIP Arif Wibowo. Perlu ada momen Jokowi bicara langsung dengan partai politik selaku peserta Pemilu 2024.

"Menurut hemat saya perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok, yang prinsipnya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif.

Baca Juga : Mantan Petinggi PBB Puji Jokowi Jenius dan Sandingkan Ahok dengan Lee Kuan Yee

Diketahui, ada 4 fraksi yakni PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PKS yang sepakat memilih opsi pemungutan suara Pemilu digelar 21 Februari 2024. Sementara, pihak lain, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PAN setuju dengan usulan Pemerintah agar pemungutan suara pemilu digelar 15 Mei 2024. 

Pemilihan tanggal 15 Mei 2021 sebagai pelaksanaan Pemilu 2024 itu sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri pada Senin
(27/9/2021). 

"Maka kemudian pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei," kata Mahfud dalam keterangan resminya dikutip Selasa (28/9/2021).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga melakukan simulasi empat opsi jadwal
pelaksanaan pemilu dari Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa lembaga lainnya. Adapun empat tanggal tersebut yakni 24 April serta 6, 8, dan 15 Mei.

Pemerintah menyimulasikan beberapa langkah untuk memperpendek pelaksanaan
pemilu sehingga biaya dan waktunya dapat berjalan dengan efisien. 

"Masa kampanye diperpendek. Masa jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama," ungkap Mahfud.

Pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), pilpres putaran kedua, serta hari besar agama dan nasional. Mahfud mengungkapkan tanggal 15 Mei itu adalah paling rasional dan tidak bisa mundur ke tanggal berikutnya lagi.

Meski demikian, keputusan ini masih tetap harus diajukan kepada KPU (Komisi
Pemilihan Umum) dan DPR. 

"Tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang paling rasional untuk diajukan ke KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober," ujar Mahfud.

Topik
pemilu 2024 Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi Partai Politik Politik Indonesia berita politik

Berita Lainnya