Baru Belasan Wajib Pajak Air Tanah yang Kantongi Izin, Potensi PAD Kota Madiun Dinilai Banyak Kebocoran | Madiun TIMES

Baru Belasan Wajib Pajak Air Tanah yang Kantongi Izin, Potensi PAD Kota Madiun Dinilai Banyak Kebocoran

Jul 24, 2021 12:59
Kepala Bapenda Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko. (Foto: Dodik Eko P/ JatimTIMES)
Kepala Bapenda Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko. (Foto: Dodik Eko P/ JatimTIMES)

MADIUNTIMES - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun dari sektor pajak air tanah disebut-sebut masih jauh dari potensi yang ada. LHP BPK menilai, masih ada kebocoran yang seharusnya mampu menyumbangkan potensi pendapatan lebih untuk kas daerah.

Potensi kehilangan pendapatan Pajak tersebut dikatakan ada pada Wajib Pajak (WP) Air Tanah sebanyak 111 dari 121 Wajib Pajak Air Tanah yang ada di Kota Madiun. Pasalnya, dari 121 Wajib Pajak Air Tanah yang ada di Kota Madiun yang sudah diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), baru ada 10 WP yang dasar penarikan pajaknya menggunakan Watermeter untuk menilai besaran air yang digunakan Wajib Pajak.

Baca Juga : Ditjen Pendidikan Vokasi Luncurkan Beasiswa Magang dan Studi Independen 

 

Sedangkan sisanya yang sebanyak 111 WP belum menggunakan Watermeter untuk menentukan besaran pembayaran Pajak Air Tanah.

Ketika dikonfirmasi mengenai potensi kebocoran itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko menjelaskan, alasan 111 Wajib Pajak yang belum mengunakan Watermeter untuk menentukan besaran WP dalam membayar Pajak Air Tanah dikarenakan masih belum mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 itu kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kota maupun Kabupaten untuk penarikan pajaknya, namun disisi lain aturan perizinannya ada di Propinsi," ungkapnya.

Satriyo juga mengatakan, Wajib Pajak yang belum mengantongi izin selanjutnya ditarik pajak pemanfaatan air tanah oleh pemerintah daerah. Sehingga, pihaknya pun terus mengimbau agar para wajib pajak segera menuntaskan kewajibannya dalam mengurus izin pemanfaatan air tanah.

"Yang paling baik adalah berizin dan membayar pajak dengan tertib. Namun demikian ketika itu belum berizin tapi sudah memanfaatkan, La ini, pemanfaatan ini yang kami kenakan pajaknya," ungkap Satrio kepada MadiunTIMES, Kamis (22/7/2021) lalu.

Satriyo mengungkapkan pihaknya selalu mengimbau kepada Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan ke Pemerintah Provinsi. Ia juga menegaskan, meskipun Wajib Pajak belum mempunyai surat izin namun sudah memanfaatkan air tanah tetap akan ditarik pajak.

"Selama perizinan itu belum terbit tapi dia tetap memanfaatkan, yang kita tarik pemanfaatan tersebut," tambah orang nomor satu di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tersebut.

Baca Juga : Polres Batu Beri Dispensasi Perpanjangan SIM, Ini Jadwalnya 

 

Terkait penerbitan SKPD kepada 111 Wajib Pajak yang belum menggunakan Watermeter, Satriya menjelaskan, bahwa Bapenda dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan kepada WP, dilihat dari kapasitas pompanya dan dihitung dari berapa jam mereka mengunakannya.

"Jadi misalkan Indomaret (dijalan Salak) itu kita bisa tau dari apa namanya, kapasitas dari pompanya, minimal kita tanya dari WP nya itu penggunaaknya berapa banyak, berapa jam nanti kita ukur debetnya kapasitasnya, minimal itu," tambahnya.

Satriyo juga mengatakan jika Bapenda tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin menjadi salah satu kendala tersendiri. "Kendala kita hanya sampai mengimbau itu mas tapi bukan kita yang masang itu yang repot, kecuali misalkan ini ya ini kan belum terwujud, ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi kalau tidak pakai meter ditutup la itu mungkin beda," ucap Satriyo.

Dari tahun 2019 hingga sekarang, tercatat baru ada 7 tambahan Wajib Pajak di Kota Madiun yang menggunakan Watermeter. Sehingga, baru 17 Wajib pajak yang menggunakan Watermeter dari 121 Wajib Pajak Air Tanah di Kota Madiun.

"Data di kami. Yang memakai watermeter ada 17 WP," balasan dari staff Bapenda Kota Madiun melalui pesan Watsapp saat jurnalis menghubungi Nomor yang ditunjukkan Satrio untuk meminta data yang terbaru dari Wajib Pajak Air Tanah Kota Madiun yang sudah memakai watermeter, Jum'at (23/7/2021).

Topik
Pajak Air Tanah Wajib Pajak potensi pajak tanah Kota Madiun

Berita Lainnya