UMP ( Foto: Disnakertrans NTB)
UMP ( Foto: Disnakertrans NTB)

Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 dikabarkan tidak akan naik. Kabar itu berdasarkan usulan dalam dialog selama tiga hari yang berlangsung 15-17 Oktober 2020 oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) daerah.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz, UMP 2021 diusulkan minimal sama dengan tahun 2020. Sementara perusahaan yang terdampak covid-19 bisa menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh/pekerja.  

Baca Juga : Pencarian Balita Hilang Misterius di Bululawang akan Dihentikan, Petugas Pesimistis Masuk Irigasi

Nantinya jika sudah sesuai dengan negosiasi bipartit, maka bisa saja UMP 2021 akan lebih rendah daripada 2020.  "Upah minimum untuk perusahaan terdampak covid dirundingkan secara bipartit. Kalau sesuai bipartit, bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi, karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau sesuai perusahaan, otomatis akan berkurang gajinya," jelas Adi.

Adi lantas menyebutkan hal tersebut lantaran kondisi ekonomi yang tak memungkinkan untuk menaikkan upah minimum.  "Karena kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan. Kami juga sesuaikan dengan kekuatan pengusaha itu sendiri karena sebetulnya saling tahu satu dengan yang lainnya," ujarnya lagi.

Lalu jika dipaksakan UMP 2021 naik di kondisi pandemi ini, kata Adi, bisa saja semakin banyak karyawan yang dirumahkan hingga dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Kendati demikian, keputusan terkait UMP 2021 masih belum ada keputusan final.  Nantinya naik atau tidaknya UMP 2021 akan diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kemungkinan keputusan itu akan ditetapkan minggu depan.