Sidang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Foto: Twitter)
Sidang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Foto: Twitter)

Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat sidang paripurna DPR pada Senin (5/10/2020). Namun di pertengahan sidang tersebut, terjadi perdebatan sengit antara pemimpin sidang yakni Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsudin dan salah satu fraksi Demokrat, Benny K. Harman.  

Bahkan, potongan video perdebatan itu sampai menjadi viral dan trending di Twitter. Benny pun memilih walk out alias keluar dari rapat paripurna saat pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.  

Baca Juga : Dilaporkan Tak Maksimal Layani Warga, DPRD Bakal Inspeksi Puskesmas Paspan

Hal itu dikarenakan fraksi Partai Demokrat menganggap tak diberikan kesempatan untuk bicara mengenai pandangan mini fraksi. Awalnya, Benny meminta kepada Azis untuk diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.

Namun, Azis mengatakan jika pandangan fraksi Demokrat akan diberikan kesempatan setelah perwakilan pemerintah menyampaikan pandangannya.

"Iya, nanti, Pak. Setelah pandangan dari pemerintah," kata Azis kepada Benny.

Namun Benny tetap ngotot untuk berbicara.

"Tidak, saya dulu," kata Benny.

Keadaan pun semakin riuh lantaran beberapa anggota lain saling sahut-menyahut. Benny yang dengan kukuh ingin menyampaikan pendapatnya tetap tidak diizinkan oleh Azis.  

Azis dan Ketua DPR RI Puan Maharani pun hanya memandang dari depan meja pimpinan sidang. Azis pun meminta jika Benny tidak mematuhi aturan bisa keluar dari ruang sidang.

"Pak Benny, saya bisa minta Anda untuk dikeluarkan dari ruangan ini. Kalau Anda tidak mengikuti aturan dan mekanisme," kata Azis.  

"Saya interupsi!" sahut Benny. "Tidak, saya yang mengatur jalannya rapat," balas Azis.  

"Satu menit saja," cetus Benny.

Azis pun tetap tak peduli dengan permintaan Benny. Ia lantas mempersilahkan perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.

"Baiklah, pemerintah silahkan sampaikan pandangannya," kata Azis.  

Mendengar itu, Benny terdengar emosi dan memilih untuk meninggalkan rapat dan tidak ikut bertanggung jawab terkait keputusan sidang.

Namun lagi-lagi Benny mendesak ingin bicara. "Kalau demikian, kami Fraksi Demokrat walk out dan tidak bertanggung jawab atas..." ucapan Benny terputus.

Ternyata mikrofon Benny dimatikan oleh Puan dari meja pimpinan sidang. Akhirnya, Benny dan beberapa anggota DPR RI fraksi Demokrat memilih keluar dari ruang sidang.  

Terkait hal ini sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Agus harimurti Yudhoyono (AHY) pun meminta maaf kepada masyarakat lantaran Demokrat belum bisa mengusahakan dalam upaya membantu keluhan para buruh. 

Permintaan maaf itu disampaikan AHY melalui akun Instagramnya @agusyudhoyono.

"Teman-teman yang baik,

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja.

Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10) dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini.

Baca Juga : Machfud Arifin Janji Tak Potong Uang Kegiatan Jumantik

Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," ujar AHY. 

Putra pertama dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini, menilai jika RUU Cipta Kerja ini tidak urgen. AHY justru meminta agar kali ini lebih fokus dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Menurut saya, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali.

Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.

Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam Pidato Politik beberapa waktu yang lalu, “Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat”, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi.

Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat.

Kepada seluruh lapisan dan elemen (utamanya kaum buruh dan pekerja) yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

No one is left behind.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Tuhan Bersama Kita!"