Pilkada Jember 2020, KPUD: Baru Ada 1 Bacalon | Madiun TIMES

Pilkada Jember 2020, KPUD: Baru Ada 1 Bacalon

Aug 20, 2020 14:02
KPU Jember saat melakukan sosialisasi tahapan Pilkada kepada sejumlah pengurus Parpol (foto : M. Ali Makrus / Jatim TIMES)
KPU Jember saat melakukan sosialisasi tahapan Pilkada kepada sejumlah pengurus Parpol (foto : M. Ali Makrus / Jatim TIMES)

Tahapan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Jember telah disosialisasikan oleh KPUD, Kamis (20/8/2020) di hotel Aston Jember. 

Dalam sosialisasi itu, KPU Kabupaten Jember juga menyampaikan terkait kontestan yang akan berlaga di pilkada serentak 2020 di wilayahnya. Di mana, sampai saat ini baru 1 bacalon yang sudah bisa mendaftar ke KPU pada tanggal 4 sampai 6 September mendatang. Sedangkan untuk yang lain masih belum bisa dikatakan calon, dikarenakan harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Baca Juga : Sebut Bupati dan Wabup Dengan Panggilan Sahabat, Ini Kritik Fraksi PPP Lumajang 

 

“Sampai saat ini, di Kabupaten Jember yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar baru 1 pasangan, dan pasangan ini sudah bisa disebut sebagai bakal calon bupati. Sedangkan untuk yang lain, masih belum bisa disebut sebagai bacalon, karena harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur UU Pemilu,” terang Ikhsan Kurniawan Komisioner KPU Jatim saat memberikan materi sosialisasi tahapan pemilu.

Ikhsan juga menjelaskan, bahwa untuk persyaratan pencalonan melalui partai politik harus memenuhi kuota 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten. Tidak hanya itu, calon harus mengantongi rekomendasi dari DPP yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta diakui oleh Kemenkum HAM.

“Yang bisa dinyatakan sah sebagai partai pengusung, adalah calon mengantongi B-KWK (form dukungan) dan B 1-KWK parpol, yakni tentang keputusan DPP terhadap persetujuan paslon. Sedangkan untuk partai yang mengalami dualisme kepengurusan, maka yang akan di pakai oleh KPU adalah yang sah sesuai SK Kemenkum HAM,” ujarnya.

Ikhsan mengatakan, bahwa SK DPP untuk DPD atau DPC Kabupaten yang sah harus diserahkan pada saat melakukan pendaftaran, dan tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Perubahan diberikan kepada paslon hanya mengenai dokumen pendukung seperti Ijazah, maupun surat kelengkapan lain selain dukungan dari parpol.

“Misal pada tanggal 4 ada parpol yang mengusung si A, namun pada tanggal 5 tiba-tiba ada perubahan pikiran, dan pindah mengusung si B, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Dan yang diakui oleh KPU adalah paslon yang didaftarkan pertama dalam hal ini si A,” urai Ikhsan.

Baca Juga : Aturan KPU Ganjal Gus Ipul Maju Pilkada Kota Pasuruan 

 

Sedangkan untuk batasan sengketa dualisme kepengurusan Partai, KPU memberikan batasan waktu kepada parpol sampai pada 3 September 2020 untuk memperbarui SK Kepengurusan baik DPD/DPW Provinsi maupun DPD/DPC Kabupaten.

“Kalau ada dualisme kepengurusan di salah satu Parpol, KPU akan memberikan batasan maksimal 1 hari sebelum pendaftaran atau 3 September. Jika tidak dipenuhi pada tanggal itu, KPU hanya akan menerima pendaftaran paslon oleh parpol yang SK-nya disahkan oleh KemenkumHAM. Dan yang menyerahkan SK DPD/DPC Kabupaten adalah DPP ke KPU Pusat, soal parpol di daerah, biar diselesaikan sendiri,” pungkas Ikhsan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Berita Jember berita politik KPUD Kabupaten Jember Pilkada Serentak Hotel Aston Jember

Berita Lainnya