Ratusan tenaga bantuan polisi pamong praja (Banpol PP) mendatangi markas Satpol PP Kota Blitar,  Jumat (6/3/2020). 

Mereka menuntut kejelasan pemotongan gaji sebesar Rp 100 ribu. 

Pemotongan gaji oleh pihak ketiga itu dinilai tanpa tanpa alasan yang jelas.

Para tenaga Banpol PP yang berjumlah 275 orang mengeluhkan gajinya untuk Februari 2020 dipotong oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing selaku pihak ketiga. 

Pemotongan itu juga tanpa kejelasan. Mereka tidak diberi tahu alasan pemotongan gaji tersebut. 

Padahal sebelumnya pihak ketiga selaku penyedia jasa tenaga outsourcing memastikan gaji untuk Februari 2020 diberikan secara penuh sesuai UMK Kota Blitar.

"Jadi gaji untuk Februari 2020 kemarin dipotong sekitar Rp 100.000. Yang kami terima jadi tidak sesuai dengan UMK (upah minimum kota). UMK Kota Blitar Rp 1,95 juta, tapi pada Februari 2020, kami tidak menerima utuh, itu yang membuat teman-teman Banpol kecewa," kata salah satu tenaga Banpol PP Satpol PP Kota Blitar yang enggan disebut namanya.

Selain gaji di bulan Februari, gaji  pada Januari 2020 juga dipotong. Bahkan potongan untuk gaji Januari mencapai Rp 200.000. 

Tetapi, pemotongan gaji untuk Januari 2020 sudah ada penjelasan dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. 

Pemotongan gaji itu untuk dana sosial dan penggantungan kerja selama tiga hari. 

"Kalau pemotongan gaji untuk Januari sudah ada penjelasan dari PT, kami tidak masalah," imbuhnya.

Sementara Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun hingga kini pihaknya juga belum menerima penjelasan dari  perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing soal pemotongan gaji untuk Banpol PP. 

Sehingga dia tidak bisa memberi keterangan secara detail terkait masalah pemotongan gaji tersebut.

"Kami belum bisa menjelaskan secara detail. Kami masih akan konfirmasi ke perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Secepatnya, kami akan meminta perwakilan PT ke Kota Blitar untuk menjelaskan masalah itu. Perwakilan PT berada di Jakarta," terang Hadi Maskun.

Selain pemotongan gaji para Banpol PP juga mengeluhkan soal tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. 

Menurutnya, sampai sekarang para Banpol PP belum menandatangani kontrak kerja.

 Padahal biasanya, setiap awal tahun selalu ada tanda tangan kontrak kerja baru.(*)