Kick Off RKPD 2027, Wakil Ketua DPRD Jatim Tekankan Pembangunan Berbasis Alam

JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono menekankan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

Dia menilai pendekatan tersebut relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jatim. Hal ini menjadi poin penting yang disampaikan Deni di sela-sela kegiatan kick off penyusunan RKPD Jatim 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025). 

Baca Juga : Legenda Timnas Dukung Raja Siahaan jadi Ketua PSSI Jatim, Zen Al-Haddad : Muda dan Berani

“Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucap Deni Wicaksono.

Berdasarkan data kebencanaan di Jatim, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi kejadian tiap tahun. Menurut dia, pendekatan berbasis alam penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.

“Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam bisa menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” kata politisi muda PDIP itu.

Sejalan dengan itu, ia mendorong pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dalam penyusunan RKPD. Dikatakannya, kick off penyusunan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.

“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” kata Deni. 

Kegiatan ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda Provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim.

“Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” ujar dia.

Deni menyampaikan fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Arah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” ucapnya.

Baca Juga : Tinggal Siapkan Paspor! 6 Negara Bebas Visa Ini Siap Jadi Destinasi Akhir Tahun Anda

Menurut Deni, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis semata. Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten dan kota.

“Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” katanya.

Selain itu, Deni mendorong penajaman sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Timur 2027. Isu tersebut meliputi transformasi struktur ekonomi daerah, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

“Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tutur Deni.

Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman.

“RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas alumni Universitas Airlangga (Unair) itu.