3 Alasan Mengapa Warga Malaysia Tuntut Anwar Ibrahim Mundur dari Jabatan Perdana Menteri

JATIMTIMES - Gelombang protes besar mengguncang ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, saat puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mundur dari jabatannya. Unjuk rasa ini menjadi aksi terbesar sejak Anwar resmi menjabat usai Pemilu 2022. 

Kritik tajam terhadap kinerja pemerintah mengemuka, meski survei terbaru menunjukkan mayoritas publik masih memberikan tingkat persetujuan terhadap kepemimpinan Anwar.

Baca Juga : Atap Rumah Asbes Resmi Dilarang WHO, Ini Bahayanya!

Berikut tiga alasan utama yang mendorong aksi protes besar-besaran ini:

1. Janji Kampanye Tak Kunjung Terwujud

Salah satu sumber utama kekecewaan masyarakat adalah janji-janji kampanye Anwar Ibrahim yang hingga kini dinilai belum terealisasi. Setelah hampir tiga tahun memimpin negeri, banyak warga merasa tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka.

“Dia sudah memimpin tiga tahun, tapi janji-janjinya belum juga ditepati,” ungkap Fauzi Mahmud (35), salah satu peserta aksi dari Selangor, dikutip dari AFP.

Di tengah harapan tinggi pasca-pemilu, lambatnya realisasi program-program yang dijanjikan membuat kepercayaan publik mulai terkikis.

2. Kinerja Ekonomi Dinilai Buruk, Biaya Hidup Masih Tinggi

Meskipun Anwar aktif melakukan kunjungan luar negeri ke berbagai negara seperti Rusia dan negara-negara Eropa untuk menarik investasi, publik belum merasakan dampak nyata dari diplomasi ekonomi tersebut.

"Sudah ke mana-mana untuk investasi, tapi hasilnya belum kelihatan,” lanjut Fauzi.

Biaya hidup yang tetap tinggi menjadi keluhan utama masyarakat. Langkah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 100 ringgit dan subsidi bahan bakar dinilai hanya solusi jangka pendek, bukan kebijakan struktural untuk menyelesaikan akar masalah ekonomi.

3. BLT Dinilai Gimik Populis, Stabilitas Politik Tak Cukup

Beberapa hari sebelum aksi demonstrasi, Anwar mengumumkan BLT untuk semua warga dewasa dan subsidi bahan bakar oktan menengah. Meski terlihat pro-rakyat, banyak pihak menilai kebijakan tersebut sebagai langkah populis untuk meredam potensi demo besar.

Baca Juga : Dalem Paku Alam Jadi Medan Tempur: Ketika Yogya Terbakar di Tengah Perang Diponegoro

Pengamat politik bahkan menyebut kebijakan ini sebagai "strategi meredam kemarahan publik" menjelang demonstrasi.

Meski begitu, survei dari Merdeka Centre pada Juni 2025 menunjukkan bahwa sekitar 55 persen publik masih menyetujui kepemimpinan Anwar. Penilaian positif ini antara lain karena stabilitas politik yang mulai membaik dan keberhasilan Anwar memperkuat posisi Malaysia di kancah ASEAN.

Namun, menurut mantan PM Mahathir Mohamad yang turut hadir dalam aksi unjuk rasa:

"Sudah tiga tahun, apa yang rakyat dapat? Saya rasa dia (Anwar) malah senang melihat rakyat menderita. Cukup, tolong mundurlah,” seru Mahathir yang kini berusia 100 tahun.

Penutup: Jalan Panjang Menuju Perubahan

Situasi politik Malaysia saat ini menunjukkan bahwa stabilitas saja tidak cukup. Masyarakat ingin melihat hasil nyata dari kebijakan yang dijanjikan, terutama dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Apakah tekanan dari jalanan ini akan memengaruhi masa depan politik Anwar Ibrahim? Waktu yang akan menjawab.